JAKARTA – Pada 2020 pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pelemahan global. RAPBN tahun anggaran 2020 dengan tingkat defisit dalam rasio produk domestik bruto harus terjaga rendah untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan fiskal. Untuk menjaga RAPBN tetap dalam batas aman, maka kebijakan utang diperlukan.
Demikian hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019). “Dari sisi sumber pembiayaan untuk menutup defisit, sumber utama pembiayaan defisit masih akan berasal dari utang terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN),” ujarnya seperti dilansir detik.com
Sri Mulyani menyatakan, bahwa utang tersebut ditujukan untuk kegiatan produktif dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas lainnya.
“Komposisi utang dijaga sesuai portofolio risiko yang aman dan dengan biaya yang efisien. Sumber pembiayaan akan lebih difokuskan dari dalam negeri, dengan penerbitan SBN ritel lebih banyak. Hal ini sejalan dengan upaya memperluas basis investor obligasi dalam negeri dan pendalaman pasar obligasi pemerintah, serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas,” jeasnya.
Dirinya menambahkan, bahwa pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati, transparan dan akuntabel sesuai aturan perundangan-undangan.
“Dengan demikian lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan Indonesia. Bagi masyarakat kita, SBN ritel akan menjadi alternatif investasi yang aman dan menjanjikan tingkat pengembalian yang menarik di masa depan,” pungkasnya. (Red)