SERANG – Penolakan terhadap megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) hingga kini masih terus berlanjut. Sejak tahun 2017 penolakan yang terus dilakukan oleh masyarakat sudah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari audiensi, aksi demonstrasi bersama pemerintah setempat, hingga sampai pemblokiran akses jalan menuju tempat proyek Geothermal di gunung prakasak Kp. Wangun, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, tetapi hingga kini belum saja mendapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarAakat setempat.
Kini aktivis mahasiswa pun mendukung penolakan terhadap Geothermal yang berada di padarincang, Muhamad Jejen selaku Sekretaris Jendral Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (S.W.O.T) mengatakan, seharusnya megaproyek PLTPB tersebut dihentikan, menurutnya, proyek tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat setempat, Senin (1/7).
“Kemunculan gheotermal di Padarincang sudah sepatutunya dihentikan, karena memang dampak yang dirasakan oleh warga setempat terlalu beresiko, disisi lain bahwa seluruh warga Padarincang menolak dengan keras atas beroperasi keembali perusahaan tersebut,” tuturnya.
Dirinya pun mengatakan pernah mengikuti aksi demonstrasi pada tahun 2017 bersama ribuan masyarakat Padarincang menggeruduk kantor Gubenur Banten, namun Jejen menilai hal tersebut tidak ada hasil atau nihil.
“Penolakan tersebut terjadi sekitar 2017 lalu mahasiswa pun terlibat dan gerak bersama massa rakyat, perlawanan yang kami lakukan sebelumnya membentangan sepanduk dengan tulisan yang berisi “Tolak Gheotermal”, saya bersama ribuan rakyat menggeruduk kantor Gubernur, namun pada waktu itu hasilnya nihil, tidak ada kepastian dan kejelasan atas penarikan Izin gheotermal, disayangkannya lagi saat itu cuma wakil gubernur yang mengeluarkan satemen kepada rakyat, tapi guberenurnya berdalih sibuk,” katanya.
Ia pun menilai ada yang ditutup-tutupi dari megaproyek tersebut dan pemerintah seakan-akan ada main dengan pihak perusahaan.
“Padahal soal Izin amdal seharusnya sudah selesai, tapi pemerintah tidak serius dan selalu menutup-nutupi tabir dibalik Izin perusahaan gheotermal. Walau demikian sudah berjalan alot hingga bertahun-tahun tapi pemerintah seoalah buta, artinya dalam analisa saya ada permainan yang serius antara pemerintah dengan pemodal besar di perusahaan tersebut,” tandasnya.
Lanjut Jejen, keterlibatan masyarakat dalam menolak perusahaan geothermal menurutnya tidak ada tawar menawar.
“Keterlibatan warga dalam menyikapi penolakan perusahaan geothermal sudah menjadi dasar kesepakatan yang bulat. Sekali tolak tetap tolak,” tegasnya.
Jejen mengatakan, dirinya beserta organisasinya akan mengawal penolakan tersebut hingga operasi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dihentikan.
“Demikian juga SWOT akan terus mendampingi rakyat dalam melawan penolakan perusahaan tersebut, jika hasil dari permufakatan rakyat yang dituangkan dalam bentuk kritikan tidak disikapi oleh pemerintah, makan jalan terakhir yang akan kami lakukan menggeruduk kantor Gubernur,” tutupnya. (red)
