PANDEGLANG – Plt Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Azzitya Faqih mengaku bahwa saat ini pihaknya (KNPI Pandeglang – red) tengah fokus membuat usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepemudaan. Guna mempermudah regulasi penanganan persoalan kepemudaan, kepemimpinan dan lain- lain.
“Peraturan daerah (Perda) Kepemudaan menjadi solusi yang terbaik bagi pemuda Pandeglang saat ini. karena memang ketika Raperda Kepemudaan ini menjadi Peraturan Daerah, persoalan kepemudaan kepemimpinan dan lain- lain tercakup disitu,”ucpa Faqih kepada UpdateNews, Rabu (24/07/19).
Selain itu, Faqih juga memandang keterlibatan KNPI dalam membangun SDM pemuda di Kabupaten Pandeglang memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah daerah, walaupun KNPI adalah mitra kritis Pemerintah Daerah.
“Ingin membantu mempercepat akselarasi pembangunan sumber daya manusia, Ekonomi dan Infrastruktur yang ada dikabupaten Pandeglang,”tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang Yangto mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat mendukung usulan Raperda Kepemudaan yang akan di ajukan oleh KNPI. Sehingga nantinya perda tersebut bisa menjadi payung hukum Salam mengentaskan persoalan pemuda.
“Terkait Perda Kepemudaan memang sedari awal, kalo peribadi saya sebagai anggota DPRD dari fraksi partai nasdem sangat mendukung sekali, sehingga Kita memiliki payung hukum untuk para pemuda hari ini,”ungkapnya.
Yangto juga menilai bahwa pemuda hari ini sangat terlihat agresif, mereka sudah ada keinginan untuk membahas regulasi terkait penanganan persoalan kepemudaan.
“Hari ini saya lihat pemudanya lebih agreaif juga, mau membicarakan betapa pentingnya Perda ini lahir,”katanya.
Yangto juga mengatakan, pihaknya saat ini menunggu kajian – kajian usulan Raperda Kepemudaan yang nantinya akan di usulkan oleh KNPI Pandeglang.
“Kami tunggu nih, bila perlu kajian – kajian awalnya, pengusul dari pemuda juga kami tunggu. Sehingga nanti Kita coba Rumuskan apakah nanti inisiatif DPR atau inisiatif Pemerintah Daerah, tapi bagusnya masuk inisiatif DPR saya hawatir kalo dari pemerintah daerah nanti pemerintah daerahnya nggak suka lagi kan,”kata Yangto.
“Makanya kita dorong melalui inisiatif DPR kemudian rancangannya, kemudian nanti penyusunan anggarannya disimpan di DPR,”pungkasnya. (Mar)
