SERANG – Dalam rangka mencari validasi data desa Sukarena yang selama ini tidak termasuk ke dalam data yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian (Kementan), warga desa Sukarena, Ciomas Kabupaten Serang ajukan win win solution bersama pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dilimpahkan langsung oleh Kementan, Jum’at (26/7).
Dalam audiensinya, perwakilan warga desa Sukarena bersama dengan Camat Ciomas, jajaran lintas sektoral yaitu Polsek Ciomas serta Komandan Rayon Militer Ciomas, Dinas Sosial Kabupaten Serang, Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Pertanian Kabupaten Serang dan Provinsi Banten serta pihak lainnya terlibat diskusi yang cukup panjang namun dinilai belum membuahkan hasil yang konkret.
Perwakilan warga desa Sukarena, Bustomi mengungkapkan seharusnya dari 11 desa se Kecamatan Ciomas, Sukarena termasuk salah satu di dalamnya. Tetapi yang terdata di Kementan hanya 10 desa. Akhirnya warga pun mempertanyakan ada apa, sehingga desa Sukarena tidak termasuk ke database dari Kementan yang pada waktu ini sedang memberikan program ternak di Kecamatan Ciomas, yang juga disinyalir mengambil data dari Kementrian sosial.
“Gejolak warga di bawah sudah semakin panas karena adanya asumsi bahwa data yang diambil adalah data tahun 2010, ada yang bilang Sukarena itu desa yang sudah maju, database nya tidak ada. Kami sudah melakukan pemeriksaan ulang, dan hasilnya tidak ada,” ujar Bustomi saat ditemui oleh wartawan usai audiensi.
Puncak audiensi ini, lanjutnya, karena ketidakpuasan jawaban yang diberikan oleh Dinas-dinas kepada warga yang mempertanyakan soal hilangnya data di Kementan sehingga tidak dilibatkan dalam program peternakan. Desa Sukarena tidak ada dalam data, namun tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat.
“Makanya kenapa masyarakat di sini menanyakan hal itu.
Kami mengadakan ini, ingin mengetahui perkembangan sudah sejauh mana data desa Sukarena diproses,” katanya.
Jika ditelaah lebih lanjut, kata Bustomi, ini merupakan ketidakmampuan Pemerintah dalam menskinkronisasi program peternakan ini. Begitupun dengan pihak kecamatan, tidak ada jawaban yang konkrit. Akhirnya, Bustomi meminta Camat agar difasilitasi bersama pihak terkait untuk berdiskusi.
“Terutama peran kabupaten, yang dalam hal ini seharusnya Bupati yang notabenenya anggaplah warga Ciomas, masa tidak peka dengan hal ini,” ucapnya.
Ketika ada rilis bahwa akan ada program peternakan yang diinformasikan oleh pelaksana lapangan dan pendamping lapangan Kementan, pihaknya kemudian mengkonfirmasi ke BVet Subang yang menjalankan program dari Kementan, di mana desa Sukarena termasuk di dalamnya. Namun saat sedang melakukan sosialisasi, 10 desa ada dalam kegiatan sosialisasi, dan hanya desa Sukarena yang tidak ada.
“Saat ditanyakan, mereka hanya menjawab bahwasanya pihak mereka sedang menjalankan program dari Kementrian. Kemudian dari Provinsi, saya juga sempat bertemu dengan petugasnya. Tetapi melempar dengan jawaban yang sama dengan audiensi hari ini ketika ditanyakan ada apa Sukarena tidak dilibatkan,” tuturnya.
Bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang, Ami mengaku bahwa pihaknya diundang dalam pertemuan untuk mensosialisasikan program. Pihaknya menuturkan bahwa tidak mengetahui jika tidak adanya data desa Sukarena kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, karena bidangnya memiliki data yang konkret dan sudah melaksanakan program dari Dinsos kepada warga desa Sukarena.
“Kami diundang hanya untuk sosialisasi bahwa ada program, sebatas undangan. Kalau data (warga) sudah pegang, sehingga kami bisa melaksanakan program sosial di desa ini,” katanya.
Untuk diketahui, program sosial yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinsos Kabupaten Serang berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Beras Sejahtera (Rastra) yang ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Itu sudah berjalan semuanya, kalau tidak ada data, kami tidak dapat menjalankan program. Kan semuanya bersumber dari data yang setiap periode ada verifikasi,” ujarnya.
Selain itu, Camat Ciomas Edi Suhardiman mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur karena audiensi berjalan dengan lancar, tidak ada kegaduhan dan pihak yang diundang pun hadir semua tanpa terkecuali. Baik dari lintas sektor maupun dari Dinas-dinas.
“Besyukur bahwa audiensi berjalan dengan lancar meskipun belum ada solusi secara langsung. Tetapi terkait perencanaan, pelaksanaan program, ada hal-hal yang harus diselesaikan baik dari segi birokrasi ataupun lainnya,” paparnya.
Bersyukurnya juga, warga desa Sukarena dapat saling mengerti bahwa dalam persoalan tidak adanya data desa Sukarena di Kementan sehingga hanya desa tersebut yang tidak terlibat dalam program merupakan mutlak keputusan dari pusat. Pihak kecamatan maupun pelaksana program yaitu dinas, tidak memiliki kewenangan dalam menambah maupun mengurangi data yang sudah ada.
“Karena ini programnya dari Kementrian yang sebagai pemberi keputusan, kami tidak memiliki kewenangan. Begitupun Dinas-dinas, namun kami tetap akan mencoba untuk mengajukan terkait dengan data desa Sukarena,” tutur Edi.
Sebetulnya, lanjut Edi, pihaknya sudah mengirimkan surat terkait hal ini, tetapi belum memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang masih bertanya-tanya terkait tidak adanya data desa Sukarena.
“Akan kami coba kembali seperti yang disarankan oleh pihak dinas sosial yang mendorong untuk pengumpulan data yang nantinya akan ada pemberian program,” tandasnya. (Nm/red)
