CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi meminta kepada Direktur Utama PT. Krakatau Steel, Silmy Karim untuk menemui langsung para buruh outsourcing dan melakukan dialog dengan para buruh tersebut terkait program restrukturisasi yang sedang dilaksanakan PT. KS dan berdampak pada PHK ribuan karyawan.
“Ya Seharusnya hadapin saja, minimal ada speak walaupun actionnya bagaimana, yang penting hadapin dulu, seperti orang tua kepada anak. Kalaupun ada permintaan ini itu, ya kalau ga ada mau bagaimana,” kata Edi Ariadi, usai menghadiri Musda Paguyuban Lurah se-Kota Cilegon, di Hotel Royal Krakatau, Kamis (25/07/2019).
Edi megungkapkan, dari hasil rapat dengan unsur muspida terkait program restrukturisasi tersebut, pihaknya dan unsur Muspida tidak memiliki kewenangan guna merubah keputusan direksi terkait program restrukturisasi. Pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk memantau dari luar saja.
“Saya dan unsur Muspida cuma hanya bisa mantau dari luar saja,” ujarnya.
Sementara itu sebelumnya, puluhan buruh dari Federasi Serikat Buruh Krakatau Cilegon mendatangi Kantor Walikota Cilegon, Rabu (24/07/2019) kemarin. Untuk menyampaikan surat terkait restrukturisasi kepada Walikota Cilegon.
Ketua Umum FSBKS Sanudin menjelaskan, isi surat tersebut adalah terkait program restrukturisasi yang akan berdampak hilang tenaga kerja outsaurcing di lingkungan PT KS. Kemudian melalui surat pihaknya menolak program restrukturisasi dan menurutnya ini bukan langkah terakhir melainkan ini awal perjuangan FSBKS.
“Ini justru kick off dari FSBKS, kita ingin menyikapi tentang rektrukturisasi yang digulirkan PT. Krakatau Steel. Rektrukturisasi merupakan hal yang akan berdampak terhadap hilangnya tenaga kerja outsourcing terhadap ribuan buruh dengan batasan waktu pada tanggal 01 Agustus 2019″ pungkasnya. (Red)
