SERANG – Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang mendapat penolakan dari pedagang dan di dampingi oleh ormas Pemuda Pancasila (PP). Pasalnya, gedung Pasar Induk Rau (PIR) dinilai sudah tidak layak untuk ditempatkan.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Wilayah MPW Pemuda Pancasila Banten, Wahyudin Djahidi saat selesai melakukan dialog dengan Pemkot Serang, “Pemuda Pancasila hadir adalah untuk keadilan para pedagang (pasar rau-red) yang memang sekarang posisinya harus di manusiakan. Karena, bagaimanapun para pedagang adalah masyarakat Kota Serang itu sendiri,” ujarnya kepada awak media.
Wahyudin mengatakan, pemerintah harus mempunyai solusi terbaik untuk para PKL agar dapat berjualan, tanpa mengganggu ketertiban dan kelancaran yang berada di Pasar Rau tersebut.
“Jujur tadi alhamdulillaah, ada pak Sekda dan beliau juga memahami dan menyadari bahwa sebelum adanya dialog tidak akan ada pembongkaran dulu. Karena, saya pikir itu sebuah solusi, jangan sampai pemerintah hadir hanya untuk menindas, bukan untuk memberikan solusi,” katanya.
Wahyudin menegaskan, Pemuda Pancasila hadir untuk meminta keadilan bagi para pedagang, khususnya kepada pemerintah Kota Serang dan pengelola Pasar Induk Rau (PIR) PT. Pesona Banten Persada.
“Kehadiran Pemuda Pancasila tidak ada kepentingan apa-apa, hanya ingin meminta keadilan bagi para pedagang, kepada pemerintah Kota Serang dan pengelola Pasar Induk Rau (PIR),” tegasnya.
Pada prinsipnya, kata Wahyudin, pihaknya mendukung segala program pemerintah. Hadirnya Pemuda Pancasila untuk bersama-sama melakukan program pemerintah tersebut.
“Kita mendukung segala program pemerintah, nanti kita akan tertibkan, tapi harus ditempatkan ditempat yang layak. Kita hadir bukan untuk melawan kebijakan pemerintah, justru kita hadir bersama-sama pemerintah untuk melakukan program ini,” katanya.
Selain itu, Wahyudin mengatakan, Walikota dan Wakil Walikota Serang seharusnya hadir dan menyentuh di masyarakat, “Jangan sampai terlihat ada kesan, ini hanya project pencitraan. Harusnya Walikota dan Wakil Walikota hadir dan menyentuh di masyarakat, apa sih yang sebetulnya dikeluhkan oleh masyarakat,” katanya.
“Jangan sampai kesan bahwa, pemerintah sebagai penindas, pemerintah sebagai orang yang tidak perduli terhadap rakyatnya,” tuturnya
Idealnya, kata Wahyudin, harus diadakan dialog untuk menempatkan para PKL ditempat yang layak.
“Pertanyaan nya jika dia tidak dapat berjualan tidak menghasilkan uang, dari mana dia untuk menafkahi anak dan istrinya, itu yang kita pikirkan. Karena semua manusia, ini kan bukan binatang. Jujur saja saya secara pribadi dan Pemuda Pancasila merasa terenyuh terhadap keluhan-keluhan para PKL ini,” katanya.
Masih Wahyudin, tempat relokasi untuk para PKL yang baru tersebut harus di kaji ulang kembali. Ketika ada perpindahan tempat baru menurutnya jangan sampai ada permasalahan baru yang akan timbul nantinya.
“Toh, tidak mesti hari ini, kan masih ada waktu-waktu yang kita tentukan. Jangan sampai memaksakan kehendak bahwa hari ini harus ada pembongkaran. Saya berharap kepada pemerintah juga harus sisi dari pada PKL ini sebagai aset bukan musuh, jadi aset juga harus dikelola dengan baik,” katanya.
“Nanti kita akan ada tim menguji, ada konsultan yang menguji. Karena bobot dari pada yang akan ditempati ini kan berapa tonase nya kan, kalo hujan rembes atau gimana itu harus dilihat dulu. Jangan sampai nanti ketika dia pindah ke lantai yang diatas ini terjadi masalah baru lagi,” tandasnya. (Nm/red)
