CILEGON, – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon dan sejumlah elemen organisasi masyarakat menggelar konsolidasi dan deklarasi penolakan atas rencana optimalisasi lahan oleh PT Krakatau Steel (KS) di kawasan pangkalan Tanjung Peni, Senin (16/9).
Ketua DPC HNSI Yayan Hambali mengatakan pihaknya bersepakat menolak atas penggusuran pangkalan nelayan Tanjung Peni.
“Kami siap mempertahankan profesi nelayan yang sudah di wariskan turun menurun dari nenek moyang kami,” ungkapnya.
Ia menambahkan, seiring perkembangan industri yang pesat, nelayan yang jumlahnya hanya ratusan di Kota Cilegon adalah salah satu pahlawan pembangunan dan kemajuan Kota Cilegon.
“Pangkalan tanjung peni ini adalah wilayah strategis bagi nelayan di Kota Cilegon, kita sudah mengalah beberapa kali di pindahkan demi untuk pembangunan industri di Kota Cilegon, kalau pangkalan ini di gusur kembali, anak dan istri para nelayan mau makan apa,” paparnya.
Lebih lanjut, Yayan meminta pemerintah daerah harus turun tangan mengenai permasalahan ini, pemerintah dan wakil rakyat harus melindungi hak-hak masyarakat kecil terutama nelayan.
“Perlindungan hukum terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah Eksekurif maupun legislatif harus melihat kondisi nelayan Tanjung Peni yang mau di tiadakan pangkalannya, apapun latar belakangnya dia yang mau berfikir untuk masyarakat kecil dialah pemimpin yang adil dan shalih,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cilegon Faturohmi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pihaknya sebagai legislatif akan mengkomunikasikan ke pemerintah daerah.
“Saya tidak akan main-main mengenai isu ini, saya juga akan sampaikan ke pimpinan dan rekan-rekan dewan Cilegon yang lain supaya nelayan ini mendapatkan dukungan yang kuat dari legislatif,” ungkap politisi dari partai Gerindra ini.
Lebih lanjut ia menyoroti seiring dengan surat edaran dari Krakatau Steel untuk mengosongkan lahan di wilayah tanjung Peni ini dirinya berpendapat peran dari BUMN adalah mensejahterakan rakyat bukan mesengsarakan masyarakat sekitar, terlebih menurutnya masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks.
“Masalah-masalah nelayan ini antara lain kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi yang datang setiap saat, Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, Kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, Krakatau Steel jangan menyengsarakan masyarakat baru saja periatiwa PHK masal Buruh dan sekarang menyengsarakan Nelayan sekitar,” ungkapnya.
Dia menambahkan nelayan ini sudah susah mencari ikan, seiring meningkatnya degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir laut. Degradasi lingkungan ini terjadi karena pembuangan limbah dari wilayah darat atau perubahan tata guna lahan di kawasan pesisir untuk kepentingan pembangunan fisik. Kondisi demikian semakin menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan.
“Degradasi sumberdaya lingkungan ini baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional di tambah akan adanya penggusuran jangan adalagi peristiwa seperti Geger Cilegon 1888,” tandasnya. (Man/red)
