SERANG – Dewan Rakyat Papua dirasa menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik yang terus menerus terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.
Demikian yang dipaparkan oleh Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Arki, saat menjadi narasumber diskusi publik yang diadakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10/2019) di sekretariat PWKS.
“Dewan Rakyat Papua ini berbeda dengan DPRD yang hanya diisi oleh politikus pemenang pemilu saja. namun di dalamnya juga ada perwakilan dari suku, agama dan lainnya,” ujar Arki.
Menurutnya, peran jurnalis sangatlah penting dalam rangka meredam konflik yang ada. Ia mengatakan, dalam beberapa kasus, berita dari media massa hanya bersumber dari salah satu pihak saja. Sementara aspirasi yang ingin disuarakan masyarakat Papua kerap tidak terekam karena hanya mengandalkan konfirmasi dari pihak keamanan.
Ketika ada aspirasi warga Papua yang yang tidak bisa disampaikan kepada media massa, warga Papua menyampaikan fakta yang ada melalui media yang bisa dibuat seperti twitter dan media sosial lainnya. Tetapi aparat langsung menyebutnya sebagai hoax.
“Memang susah membuat berita berimbang di daerah konflik,” katanya.
Arki menyebut konflik di Papua saat ini merupakan konflik yang paling parah. Sebab daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terpancing konflik ikut terpancing. Bahkan simbol-simbol negara dan organisasi yang memiliki misi menyelamatkan masyarakat Papua juga ikut dibakar. Ia dapat memastikan protes yang terjadi secara massif di Papua murni untuk memprotes sikap rasis yang terjadi di Surabaya.
“Juga karena penanganan kasus di Surabaya terlalu lambat,” tuturnya. (Nm/red)
