Updatenews.co.id – Denpasar, Pariwisata di kawasan Nusa Penida, Klungkung, Bali saat ini tengah naik daun. Sejumlah investor mulai melirik peluang seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan turis, tapi rupanya ada kendala yang dikeluhkan investor tersebut.
“Sekarang ini agak stagnan sudah ada beberapa investor masuk, tapi ada beberapa temen-temen izin sudah keluar tapi tiba-tiba diganggu,” kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat ditemui usai deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara di Bali dan Launching Satgas Pengamanan Investasi & Usaha di kantornya Jl Tantular, Renon, Bali, Kamis (21/11/2019).
Dia mengatakan hari ini pihaknya sudah memanggil beberapa aparat desa untuk diajak berdiskusi soal peluang investasi. Suwirta mengatakan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan juga memantik konflik kepentingan.
“Hari ini saya panggil beberapa bendesa kadang-kadang, dulu nusa tidak terlalu berkembang masih adem-adem saja sekarang dengan nusa berkembang kemudian masyarakat kemudian teman-teman yang punya kepentingan sudah ngatur-ngatur pemerintah, sok benar, itu muncul semua,” bebernya.
“Maka dari itu saya katakan negara tidak boleh dikalahkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan pribadi. Maka dari itu saya tentu akan segera berkemas-kemas di kabupaten, menindaklanjuti apa yang kita tanda tangani hari ini,” sambungnya.
Suwirta lalu mencontohkan beberapa perusahaan yang mengalami ‘gangguan’ meski sudah memiliki izin dari pemkab Klungkung. Salah satunya investor hotel dan resort besar di kawasan Atuh, Nusa Penida.
“Ada PT Capri itu investasinya triliunan di Atuh itu izin sudah keluar, tiba-tiba ada gangguan juga. Di Crystal Bay izin sudah keluar, ada yang berkepentingan nah jadi ya kalau terus-terusan ini akan menghambat investasi dan iklim investasi ini akan terganggu menyebabkan nusa yang sedang berkembang ini jangan sampai mundur,” ujarnya.
Dia pun berharap masyarakat bisa mendukung iklim investasi yang sehat di kawasan Nusa Penida. Suwirta memastikan pihaknya juga bakal mengadopsi tim satgas pengamanan investasi dan usaha di tingkat kabupaten.
“Jadi dukungan masyarakat, support masyarakat baik adat maupun dinas itu harus berpihak kepada kepentingan kita bersama demi kesejahteraan bersama. Jangan ada kepentingan pribadi,” harapnya. (Fr.red)
Sumber : Detik.com
