CILEGON – Himpunan Pengusaha Nahdiyin (HPN) Kota Cilegon telah resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan yang digelar di Hotel Royale Krakatau, Rabu (18/12/2019)
Dalam pengukuhan ini dihadiri oleh Walikota Cilegon, Ketua Kadin Paradigma Baru, Ketua Kadin Cilegon, Mahasiswa, dan Sekjen HPN RI ini sekaligus digelar dengan acara seminar nasional.
Ketua HPN Kota Cilegon Ahmad Muzaki mengatakan, akan segera melakukan pendataan terhadap pengusaha dari kalangan nahdiyin sebelum melakukan rapat kerja dan menyusun program. Meskipun saat ini, pihaknya masih membicarakan program prioritas untuk langkah awal dalam membangun perekonomian ummat.
“Kita lakukan pendataan dulu, berapa banyak anggotanya setelah itu kita raker dan berdayakan. Program prioritas nanti dalam tahap penyusunan,” katanya.
Dikatakan Ahmad Muzaki, HPN yang merupakan salah satu bagian dari Nahdlatul Ulama dan bergerak pada bidang usaha yang sesuai dengan syariat islam. Kendati demikian, bentuk usahanya sendiri umum dilakukan masyarakat.
“HPN-kan salah satu cabang NU dan kita bergerak pada bidang usahanya, nanti ada bidang-bidangnya, pariwisata sudah kita firgoh-firgohkan, karena HPN merupakan wadah untuk pengusaha dan dan penggerak perekonomian ummat ini dibentuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah yang digerakann oleh pengusaha kalangan muslim dari Nahdlatul Ulama,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekjen HPN RI Luqmanul Hakim menyatakan, HPN Kota Cilegon harus segera melakukan konsolidasi dan membangun jaringan agar terciptanya sinergi yang kuat antar pengusaha nahdliyin. Dan HPN Kota Cilegon harus bisa menggali potensi pasar yang bisa diciptakan.
“Bagaimana DPC HPN Kota Cilegon ini menggali potensi yang ada di wilayah ini. Apa saja pasar yang bisa diciptakan. Misalnya pariwisata, dan industri-industri yang lain. Digali potensinya untuk nanti disinergikan,” katanya.
Luqman juga mengungkapkan, HPN sendiri tidak berbeda dengan organisasi pengusaha yang lain. Ia ingin HPN tersebut menjadi pemimpin untuk bisa masuk dalam pasar midleast dan bersinergi dengan badan usaha lain maupun pemerintah daerah.
“Kita ingin HPN ini menjadi lead untuk pengusaha yang mayoritas muslim dan bersinergi dengan yang lain termasuk Pemerintah Daerah. Makanya setiap wilayah, dalam pembentukannya kita selalu melibatkan Pemerintah Daerah,” jelasnya. (Red)
