SERANG – Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) chapter media online gelar ekspose hasil penelitian terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Smart City yang telah dilaksanakan selama dua hari kemarin.
Ekspose tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin, Diskominfo Kota Serang dan Komisi Informasi (KI) Banten. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PWKS, baik Wakil Walikota, Diskominfo, maupun Komisi Informasi (KI) mengapresiasi hasil penelitian yang dilakukan oleh PWKS.
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PWKS akan menjadi salah satu acuan dalam rapat evaluasi, yang akan digelar pada hari Selasa depan.
“Ini masukan yang sangat berarti. Laporan ini akan kami bawa dan akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi minggu depan. Kalau tidak salah pada hari Selasa,” ujarnya seusai menghadiri ekspose yang digelar di aula kantor redaksi Satu Banten News, Kamis (16/1).
Ia menuturkan, langkah yang dilakukan berupa penelitian oleh PWKS merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Pemkot Serang, yang paling utama yaitu keterbukaan informasi dan pengembangan Smart City.
“Alhamdulillah, dengan adanya teman-teman PWKS ini kami menjadi diawasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami apresiasi dan kami minta sinergisitas antara Pemkot Serang dengan PWKS dapat berjalan lebih baik lagi,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, sebagai OPD yang membidangi urusan informasi, pihaknya berterimakasih kepada PWKS yang sudah melakukan pengawasan.
“Nanti seperti kata pak Wakil tadi, hasil penelitian ini akan kami bahas pada rapat evaluasi yang digelar Selasa depan,” tuturnya.
Hari menuturkan bahwa ada sekitar 20 situs resmi OPD yang tidak aktif. Hal itu berdasarkan monitoring yang pihaknya lakukan setiap tiga bulan sekali.
“Data kami yang tercatat, dengan parameter tiga bulan, terdapat 20 OPD yang mati suri atau tidak melakukan pembaruan konten di bawah tiga bulan. Alasan itu selalu karena kekurangan SDM untuk menjadi operator,” terangnya.
Saat ini, kata Hari, OPD hanya kekurangan personel untuk menjalankan tugas sebagai operator.
“Kalau dibilang gaptek sih tidak. Hanya saja mereka itu kekurangan orang untuk dijadikan sebagai seorang operator website. Kami tidak berbicara kualitas, namun kuantitas SDM,” katanya.
Dari hasil penelitian PWKS ada situs resmi OPD yaitu Dindikbud Kota Serang yang tidak dapat diakses. Namun, Hari mengatakan hal tersebut karena sebelumnya Dindikbud masih menggunakan Content Management System (CMS) yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
“Sama dengan DPRD. Mereka itu saat ini sedang melakukan migrasi hosting dan juga alamat situs yang sebelumnya tidak menggunakan hosting yang disediakan oleh kami. Alamat situs juga sedang kami sesuaikan,” jelasnya. (Nm/red)
