SERANG – Masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerapan anggaran masih dikatakan rendah, yaitu BKPSDM hanya mencapai 80 persen dan Sekretariat Daerah mencapai 87 persen dari secara keseluruhan penyerapan anggaran diatas 92,42 persen.
Demikian hal itu dikatakan oleh Walikota Serang Syafrudin usai melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan APBD di aula Setda Kota Serang, Selasa (21/1).
“Masing-masing mempunyai alasan, kalo BKPSDM ada anggaran CPNS yang seharusnya digunakan pada akhir 2019 akan tetapi CPNS pelaksanaannya ditahun 2020 sekitar bulan februari, dan anggaran itu menjadi SILPA. Kemudian Sekretariat Daerah alasannya karena belanja pegawai, awalnya pegawai di Setda ada 70 orang, karena ada rotasi mutasi jadi 46 orang, jadi itu belanja pegawai,” ujarnya kepada awak media.
Kemudian masalah pajak di Kota Serang Syafrudin menjelaskan, soal pajak yang dikelola oleh BPKAD melebihi dari target. Pasalnya dari target yang ditentukan sebesar 134 miliar, namun melebihi menjadi 140 miliar atau sekitar 108 persen.
“Kemudian PAD dari retribusi parkir dan Disperindagkop, LH serta kesehatan, paling rendah adalah Dinas Perhubungan hanya sekitar 32 persen, Disperindagkop 58 persen dan DLH 62 persen. Ini perlu ada kajian lagi terutama untuk masalah Dishub, karena ini dibawah 50 persen,” sambungnya.
Saat ini, Pemkot Serang akan melakukan skala prioritas dengan melanjutkan program unggulannya, diantaranya yaitu pembangunan alun-alun kecamatan, pembangunan masjid agung Kota Serang, penertiban PKL dan kemacetan.
Diketahui, adapun OPD yang penyerapan anggarannya tinggi yaitu Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Disnakertrans dan Disperindagkop.
“Jadi lima OPD ini diatas 96 persen,” tutup Syafrudin. (Nm/red)
