SERANG ,Updatenews.co.id – Sebanyak kurang lebih 6.000 pegawai honorer di lingkup Pemprov Banten terancam ditertibkan atau diberhentikan. Hal tersebut terjadi apabila kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terkait penghapusan tenaga kerja honorer dan pegawai benar-benar diterapkan, menanggapi itu pasalnya Guberenur Banten akan mempertahankan honorer. Sebab, ia menilai honorer sudah lama bekerja.
“Itu 6.000 (honorer red) kami punya duit, kami gaji saja. Jangan dipanas-panasin sajalah, bikin resah saja,” ucap Wahidin kepada Updatenews di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Jumat (24/1/2020)
Ia menjelaskan APBD Banten masih mencukupi untuk membayar upah honorer di lingkungan Pemprov. Karena anggaran 18% dari APBD akan digunakan untuk membayar belanja gaji pegawai honorer.
“Di mana-mana 40-50 persen (APBD) untuk pegawai, strukur APBD kita lebih tinggi untuk pembangunan, untuk pegawai cuma 18 persen,” ungkapnya
Diketahui sekitar 15 ribu honorer di Banten. Sebanyak 6.326 adalah honorer di lingkungan Pemrov dan sisanya merupakan honorer yang berprofesi sebagai guru SMA dan SMK.
Oleh karena itu, Lanjut dia, akan mempertahakan para honorer, karena menurutnya para honorer telah lama mengabdi dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarganya.
“Upah Rp 1,5 sampai Rp 2 juta per bulannya, mereka sudah lama di situ, dia (honorer red) punya anak istri,” tandas Wahidin. (Jen/red)
