SERANG, Upadatenews.co.id – Partai Keadilan Sejahatera (PKS) menyambut baik Omnubuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang digodog Pemerintah Pusat, namun demikian PKS menyoroti atas polemik yang mendorong buruh beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa dan Audiensi dalam penolakan Omnibuslaw. Sebab, dinilai merugikan tenaga kerja atau buruh.
“Kita menyambut baik terkait dengan program-program pemerintah yang membangun untuk mengundang investor ketanah air, akan tetapi jangan sampai masalah ini justru merugikan tenaga kerja,” Kata Zuhaeni Ketua Fraksi PKS DPD Banten kepada Updatenews.co.id Jum’at (24/1/2020).
“Tidak boleh membuat regulasi yang menyebabkan rakyat semakin resah, rakyat menjadi tidak tenang, rakyat bukannya lebih makmur malah sebaliknya, tidak boleh seperti itu,” ujarnya
Juhaeni yang juga Anggota DPRD Provinsi Banten mengatakan, negara itu dibentuk tugas utamanya adalah mensejahterakan rakyat apapun aturannya tidak boleh medzolimi rakyat
“Tidak boleh menyengsarakan rakyat, mendzolimi rakyat. Hak-hak rakyat yang sudah selama ini dinikmati jangan sampai dikurangi, jika belum bisa menambah ya, kalau belum bisa mensejahterakan masyarakat janganlah rakyat diberikan beban,” paparnya
Saat ditanya tekait jika direalisasikan (diundangkan) Omnibuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja, ia mengkhwatirkan akan membuat rakyat bergejolak
“Saya kira rakyat tidak tinggal diam, yang dihawatirkan jangan sampai rakyat justru bergejolak, itu akan menimbulkan menghawatirkan investor, investor kan perlu kenyamanan,” ucap Juhaeni.
Dikatakan Juhaeni, kalau mau mensederhanakan regulasi harusnya dipermudah dengan memberikan fasilitas bagi investor, akan tetapi jangan sampai investasi tersebut merugikan masyarakat
“Sederhananya regulasi perizinan dipermudah ya, investor diberikan fasilitas tapi jangan hak-hak rakyat yang diambil, itu yang gak bener kalau hak rakyat dikebiri,” imbuhnya
Kemudian, lanjut dia, tugas negara adalah bagaimana memperjuangkan masyarakat, untuk itu, pihaknya mendorong negara untuk bernegosiasi dengan investor.
“Tugas negara mensejaterkan masyarakat, jika perlu bernegosiasi dengan investor agar mereka mau berinvestasi disini (Indonesia red),” paparnya.
Oleh karena itu, ia juga mengatakan PKS akan mempelajari draf Omnibuslaw agar tidak mendzolimi rakyat, kemudian jika Omnibuslaw baik bagi rakyat pihaknya akan mendukung, namun kalau mendzolimi rakayat PKS akan menolak.
“Draf dari omnibuslaw ini kan kita (PKS red) akan pelajari, mana yang baik untuk rakyat kita dukung, mana yang mendzolomi rakyat, mengurangi hak rakyat kita tolak,” tegasnya. (Jen/red)
