SERANG —Puluhan Mahasiswa dan pemuda di wilayah Serang Utara menggelar kajian terbuka, kajian tersebut untuk menyikapi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang, sebab. Kebijakan tersebut dinilai belum pro terhadap kepentingan rakyat terutama wilayah Serang bagian utara.
“Dampak pembangunan industri yang berada di wilayah Serang Timur sejak dimulai pada tahun 1991 nyata nya belum memihak kepada penanggulangan masalah pengangguran di Kabupaten Serang,” ucap pemuda Serang Utara Ahmad Munzier kepada wartawan usai menggelar diskusi terbuka di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Selasa (10/03/2020).
Munzier menjelaskan, Bupati Serang telah gagal dalam memimpin Kabupaten Serang, karena tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan pengangguran, karena, kata dia Pemkab selama ini hanya sibuk mengurusi persoalan yang tidak menyentuh rakyat.
“Pengangguran di kabupaten serang menjadi peringkat pertama di provinsi Banten, padahal notabennya Daerah Industri, kita prihatin masih tingginya angka pengangguran, Ujarnya
Kecamatan Tanara, sambunya menjadi pusat pembangunan wisata reliji, pusat menuntut wilayah agar bersikap untuk memberdayakan masyarakat, tapi sampai sekarang belum ada bentuk reasliasi.
“Kecamatan tanara kini sedang mengalami perubahan yang sangat drastis dengan adanya pembangunan nasional yang sekala internasional, akan tetapi pertanyaan nya apa yang sudah di lakukan oleh bupati serang sampai saat ini,” tegasnya.
Sementara, Imron Nawawi Ketua Umum GAMSUT (Gerakan Mahasiswa Serang Utara) Menilai bahwa masalah sungai cidurian dan ciujung masih terus menjadi masalah klasik yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.
“Bupati serang dari tahun ke tahun tak pernah tegas dan tak pernah mengambil kebijakan yang menyelamatkan masyarakat di wilayah serang utara,” ungkap Munzier.
Terkait pencemaran Sungai, Imron mengaku sampai sekarang masyarakat serang utara selalu merasa ketakutan, karna akibat pencemaran tersebut masyarakat terkena imbasnya.
“Pendapatan masyarakat dari segi ekonomi turun drastis, kesehatan terganggu, pendidikan pun sama terkena dampak anak-anak petani dan nelayan banyak yang putus sekolah,” paparnya.
Ia juga mengatakan, serang utara menjadi pemasok tenaga kerja indonesia (TKI) terbanyak di kabupaten serang, hal itu, didasari akibat sulitnya mencari pekerjaan, sehingga kebanyak warga lebih memilih menjadi TKI.” warga lebih memilih untuk bekerja di luar negeri agar bisa menghidupi kehidupannya,”jelasnya.
Selain itu, pihaknya menilai masalah banjir dan kekeringan tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah, terlebih tahun ini serang mengalami dampak besar terhadap masalah tersebut.
“Daerah kami sempat terjadi kekeringan yang cukup lama, bahkan sampai 5 bulan kekeringan disini (serang utara), pemerintah kemana aja?, Ungkapnya.
Selain pencemaran lingkungan, Imbuhnya, ternyata masalah infrastruktur juga menjadi kegelisahan masyarakat di serang utara, pihaknya menduga Bupati hanya cari popularitas ketika mengatakan Infrastruktur mulus.”Sampai sekarang sebagian besar infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten serang masih banyak yang belum tersentuk oleh pembangunan,”katanya.
“Sedangkan Perda Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pecepatan pembangunan jalan di kabupaten serang harus perlu di evaluasi dan di kritisi, karna memang yang menjadi ketentuan akan prioritas pembangunan tidak tepat sasaran, karna yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan jalan ternyata tidak di jadikan prioritas”, tegasnya.
Diakhir diskusi mereka menyatakan sikap bahwa bupati serang telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan nya.
” Bupati serang belum bisa memecahkan masalah klasik yang berdampak besar di wilayah kami,” pungkasnya. (jen/red)
