SERANG —Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan refocusing tahap III melalui pergeseran anggaran jumlahnya mencapai Rp 2 triliun, yang dialokasikan pada belanja tak terduga (BTT). Hal itu untuk kepentingan penanganan virus corona (Covid-19), kendati dalam pembahasan pemprov telah memberikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Diketahui, Rencana recofusing tahap III ini tertuang dalam surat edaran (SE) Sekda Banten Nomor 050/913-Bapp/2020 tertanggal 23 April 2020. Surat itu berisikan terkait penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam rangka penanganan corona (covid-19) tahun anggaran 2020.
“Input di sistem sedang kita proses finalisasi, kita sudah bisa melihat total angka pergeseran di BTT (Belanja Tak Terduga )mencapai Rp1,6 triliun. Naik sekitar Rp400 miliar dari refocusing tahap II senilai Rp1,22 triliun,” ucap kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti kepada updatenews.co.id usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (30/04/2020).
Ia menjelaskan, bahwa dana tersebut berasal dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten kepada kabupaten/kota sebesar Rp440 miliar. Diakuinya, seluruh anggaran itu akan didistribusikan untuk seluruh daerah se-Banten dalam rangka penanganan covid-19.
“Nah kita sekarang dari recofusing tahap III kita arahkan bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota Rp 440 miliyar, kita arahkan seluruhnya untuk penanganan covid-19 artinya kalau sekarang direcofusing ke 3 ini 1,6 menjadi 1,6 Triliun itu bisa hampir 2 Triliun lebih,” ungkapnya
Terkait penambahan, sambung Rina bahwa awalnya direcofusing tahap ke II hasil belanja dana tak terduga (BTT) bertambah dari 45 Miliyar menjadi 1,22 Miliyar, untuk rekaperi dipoksukan pada aspek ekonomi dan sosial “dulu hanya 3,2 Miliyar, kita sekarang hampir 240 Miliyar,”jelasnya.
“Untuk social safety net awalnya dua bulan kita upayakan lebih lama lagi tergantung melihat ada cadangan,”tambahnya.
Selain itu, ia mengaku karena ada intervensi perluasan dari kementrian sosial, maka ada perubahan terhadap penambahan jumlah Kartu Keluarga (KK).
“Awalnya sudah kita anggarkan 670 ribu KK (Kartu Keluarga) sekarang bertambah menjadi 421,177 ribu KK (Kartu Keluarga),” tuturnya.
Ia menambahkan, bahwa Recofusing atau pergeseran anggaran atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga Permprov Banten telah melakukan upaya tersebut untuk penanganan covid-19.
“Intinya pemprov itu melakukan pergeseran atau rekopusi ini atas amanat SKB (Surat Keputusan Bersama), itu mengamanatkan bagaimana seluruh daya yang ada baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam rangka penanganan covid-19,” tegasnya.
Ia berharap bank banten masih mampu menyalurkan, walapun saat ini pihaknya masih menunggu kesiapan dari bank banten.
“Untuk pendanaannya masih proses input penerima disistem perbankannya itu memerlukan waktu. Tapi kita meminta kepada perbankan untuk secepatnya bisa kita salurkan, kita prioritaskan untuk daerah zona merah,”tutupnya. (Jen/red)
