PANDEGLANG – Sekertaris Jendral Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Pandeglang, Sadin Maulana merasa ada kejanggalan dalam upaya Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, anggaran senilai Rp 1,7 Miliar dari APBD yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dikatakannya, anggaran tersebut diberikan kepada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang sebesar Rp 599,800,000.00 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang Rp 823,600,000.00.
Kemudian, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang Rp 45,040,000.00, Dinas Komunikasi, Informatika Sandi dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang Rp 82,980, 000.00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Rp 49, 464,000.00,
Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabuapten Pandeglang Rp 111,600,000.00, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang Rp 20, 000,000.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabuapten Pandeglang Rp 20,000,000.00, dengan jumlah keseluruhan Rp 1, 753, 484, 000.00.
“Pemkab terkesan tidak becus dalam mengelola anggaran. Soalnya melalui dana Tidak Terduga (TT) Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tidak kebagian anggaran untuk penanganan Covid -19,”ungkap Sadin Kepada Updatenews.co.id, Minggu (3/4/2020).
Menurutnya, hal ini tentu menjadi sebuah kejanggalan, seharusnya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang juga menerima anggaran untuk penanganan Covid -19. Guna melakukan aksi nyata membantu para masyarakat yang terdampak Covid -19 di Kabupaten. Pandeglang berdasarkan tufoksinya.
“Dari delapan SKPD yang menerima dana Tidak Terduga (TT) Pemkab seperti kebingungan dalam pengalokasiannya, karena ada Dinas yang seharusnya dianggarkan malah tidak dianggarkan, yang seharusnya tidak malah dianggarkan,”tandasnya. (Di/red)
