SERANG – Pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Serang menuai kritikan. Hal tersebut berbuntut dari bantuan JPS berupa sembako yang disalurkan oleh Pemkot Serang terhadap 50 ribu KK tak sampai dinilai Rp 200 ribu.
Beberapa organisasi mahasiswa yang berasal dari SAPMA PP Kota Serang dan DPC GMNI Serang mendesak Pemkot Serang untuk transparansi anggaran pada bantuan Covid-19.
Disampaikan oleh Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kota Serang, Teddy Supriyadi. Menurutnya ditengah pandemi Covid-19 ini tak hanya menyerang kesehatan bagi masyarakat Kota Serang, namun dalam segi ekonomi masyarakat juga mengalami dampak yang signifikan.
“Hal ini terlihat dari banyak pekerja yang dirumahkan karena wabah covid-19. Dampak tersebut terbukti dengan banyaknya kasus kelaparan di Kota Serang,” ujarnya kepada Updatenews, Rabu (06/05/2020).
Ia mengatakan, pemerintah saat ini sudah mengucurkan anggaran begitu besar untuk bantuan terhadap masyarakat. Namun pihaknya meminta dalam penyaluran JPS tersebut harus tepat pada sasaran.
“Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19, diketahui alokasi anggaran bantuan sembako untuk keluarga miskin sebesar RP. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 50 ribu KK penerima bantuan. Sehingga setiap bulan, ada alokasi sebesar RP 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pengadaan paket sembako bantuan ini dengan total RP 30.000.000.000 (TIGA PULUH MILYAR RUPIAH) untuk 3 bulan,” terangnya.
Sementara, Ketua DPC GMNI Serang, Arman Maulana mengatakan, anggaran yang sangat besar tersebut menjadi polemik bagi masyarakat, saat paket sembako itu dianggap masyarakat tak mencapai pagu anggaran senilai Rp 200 ribu.
Hal ini menjadi awal dari banyaknya polemik lain yang akan bermunculan . Belum lagi jumlah sembako yang di bagi kami anggap dibawah standar kebutuhan hidup keluarga,” katanya.
Ia berharap, dalam penyaluran bantuan dapat tepat sasaran serta tidak masuk ke oknum yang dianggap mampu.
“Pemerintah Kota Serang hanya memberi 50 ribu KK dari total 81 ribu KK miskin di Kota Serang. Bukan tanpa alasan, harapan kami disebabkan oleh Anggaran untuk bantuan yang minim maka sangat disayangkan jika bantuan sembako untuk masyarakat Kota Serang ini tidak tepat sasaran,” tukasnya.
Atas dasar tersebut, SAPMA PP Kota Serang dan DPC GMNI Serang menuntut agar Pemerintah Kota Serang Dan DPRD Kota Serang Untuk memaksimalkan APBD yang dapat di Alokasikan untuk penanganan Covid-19. Kedua, Pemkot Kota Serang memberikan transparansi data anggaran dan anggaran belanja terkait bantuan Covid-19
Ketiga, DPRD Kota Serang harus melakukan fungsi pengawasan secara Maksimal terhadap anggaran Covid-19 untuk menanggulangi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang. Keempat, Pemerintah Kota Serang harus menyalurkan Bantuan sesuai dengan data masyarakat miskin di Kota Serang, untuk menciptakan akurasi Penerima bantuan. (Nm/red)
