SERANG – Kisruh program bantuan jaring pengaman sosial (JPS) berupa sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Serang dihujani kritikan. Bahkan, Mahasiswa menyebut ada kongkalikong dalam permasalahan tersebut.
Sekretaris Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Serang Martin Ronaldo Pakpahan mengatakan, ada kongkalikong antara DPRD, Inspektorat dan Dinsos. Karena menurutnya, temuan dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi tak ada kejelasan lebih lanjut.
“Iya Jelas lah ini kongkalikong, wong kita rakyat dan mahasiswa secara keseluruhan melihat sangat jelas kok, bagaimana saling lempar jangkar yang berakibat pada distorsi sosial. Semua bungkam dan ketika diminta keterangan nya oleh awak media saling lempar sana lempar sini,” ujar Martin kepada Updatenews, Minggu (17/5/2020).
Ia mengatakan, kurangnya pengawasan dari Kejari Serang dan pihak aparat mengakibatkan diduga terjadinya Mark Up yang ditemui oleh pihak inspektorat beberapa hari yang lalu.
“Iya kan Mark Up itu bisa terjadi karena kurang nya pengawasan, lah orang bisa aja masuk ke rumah kita kalo ga ada orang nya yang ngawasin, itu logika sederhana. Oleh karena itu Kejari dan aparat kepolisian harus hadir disaat itu, karena ini bicara uang yang miliaran. Jangan sampe kasus Orang meninggal karena anggaran nya gatau kemana larinya, nah itu maksudnya jadi kami berharap kepada Kejari dan aparat dalam hal ini penegak hukum untuk mengawasi dan menindak dengan cepat apabila terindikasi bersalah,” katanya.
Ia juga menegaskan, Walikota Serang jangan tutup mata dan telinga melihat permasalahan itu semua. Menurutnya Walikota selalu back pash dan normatif setiap pertanyaan yang diajukan oleh media.
“Karena Pak Walikota ini kan sebenarnya representasi dari masyarakat bukan parpol, jadi dengarkan suara akyat yang meminta kejelasan bukan malah sebaliknya melemparkan ke orang lain,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti tidak jelasnya tim gugus tugas dalam menangani Covid-19 di Kota Serang. Menurutnya, terbukti kritikan keras mulai dari elemen masyarakat maupun mahasiswa terhadap Pemkot Serang.
“Saya melihat bahwa semenjak pemerintah mengumumkan tanggap darurat Covid-19, dan mulai dari situ terbentuk tim gugus tugas di setiap daerah untuk mempercepat lenanganan percepatan Covid-19. Teruntuk di Kota Serang Sendiri sampai sejauh ini saya belum melihat adanya Keseriusan dari Pemerintah Kota Serang, dalam Hal ini Walikota Serang,” ucapnya.
Menurutnya hal itu sangat tergambarkan dengan jelas, selama satu bulan lebih tim gugus tugas yang di komandoi oleh Syafrudin memperlihatkan secara transparan ketidakmampuan Tim Gugus Tugas Kota Serang untuk membantu masyarakat terdampak akibat Covid-19.
“Itu tergambar dari lambat nya proses penyaluran bantuan dan tidak akurat nya bantuan yang telah di anggarkan sebelumnya,” tuturnya.
Kedua, dalam transparasi pengelolaan keuangan untuk anggaran penanganan Covid-19 ini pihaknya menilai seakan-akan tidak transparan.
“Terkesan membius rakyat dengan ucapan ‘ini sudah kita bantu’ tanpa menunjukkan berapa nominal pengelolaan keuangan untuk percepatan penanganan Covid-19 ini, karena jujur selalu berubah-ubah,” terangnya.
Tak hanya itu, menurutnya tidak terbuka nya Pemkot Serang dalam penunjukkan pihak ketiga dalam hal ini penyedia bantuan JPS dalam bentuk sembako, serta terbongkar nya bantuan JPS yang dibawah pagu anggaran mempertegas pandangan nya, bahwa ada ‘Permainan’ di dalam tubuh Tim Gugus Tugas Kota Serang.
“Kami berpandangan bahwa Pemkot tidak terbuka dalam Penunjukkan Pihak ke 3 dalam hal ini Penyedia bahan JPS dalam bentuk sembako, padahal hasil kajian SE Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2020 pada Huruf E no. 3 Poin A tentang penjelasan atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19,” tukasnya. (Nm/red)
