JAKARTA, Updatenews.co.id – Saat ini Indonesia sedang menjelang fase new normal sebagai bentuk pelonggaran aktivitas di luar rumah. Masyarakat akan diperbolehkan beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan tertentu untuk menghindari masifnya penularan SARS-CoV-2 atau virus Corona.
Pemerintah pusat menerapkan konsep new normal sebagai upaya menormalisasi kelangsungan ekonomi. Secara, International Monetary Fund (IMF) telau menyatakan, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 mengalami penurunan, yakni minus sebesar 3 persen. Kebijakan tersebut akan beriringan dengan penanggulangan dan pencegahan Covid-19.
President Elect Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Moh. Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah harus melakukan kajian secara komperhensif terkait keberlangsungan kebijakan new normal. Menurutnya, hal tersebut sangat penting dilakukan agar pemerintah tidak mengambil langkah yang terburu-buru untuk menghadapi new normal.
“Perlu dilakukan terlebih dahulu kajian yang lebih komperhensif dengan memperhatikan refrensi epidemologi, medis, dan saintifik, serta membuat roadmap dan fase transisi dengan indikator-indikator dan parameter yang terukur, serta roadmap dan fase transisi, sehingga tidak kemudian mengambil langkah yang terburu-buru,” ujarnya saat dihubungi wartawan Updatenews.co.id, Jumat (05/06/2020).
Adib menyarankan agar pemerintah mematangkan strategi konsep new normal. Pihaknya merekomendasikan pemerintah untuk melakukan penanganan Covid-19 dengan perencanaan berbasis data agar mendapat hasil yang objektif. Semata-mata, sambung Adib, agar mampu menjadi acuan terhadap sistem-sistem penanganan yang dijalani kedepan.
“Kami merekomendasikan pemerintah melakukan sebuah strategi penanganan Covid-19 dengan menggunakan contigency plan dan medis yang kemudian ini perlu ada perbaikan kedepan. Kemudian indikator dan parameter yang terukur secara objektif juga diperbaiki untuk menjadi basis acuan sistem-sistem yang akan dijalani,” katanya.
Untuk menuju penanganan secara komperhensif, Adib berharap agar organisasi-organisasi kedokteran juya turut dilibatkan. Selain itu, ia juga menyarankan agar setiap pakar yang memiliki kompetensi di bidang sosial-ekonomi juga turut dilibatkan. Menurutnya, keterlibatan dari pakar-pakar terkait harus menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Menjelang Fase New Normal
Pada perkembangan kurva Covid-19 di Indonesia secara nasional, justru malah mengalami pertambahan. Per tanggal 3 Juni 2020, jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 28.233 orang, sembuh sebanyak 8.406 orang, dan yang meninggal sebanyak 1.698 orang. Data tersebut berdasarkan berdasarkan hasil tes real time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang telah direkap pemerintah pusat.
Adib mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyampaikan terkait bagaimana negara harus siap dengan kondisi new normal. Sebelum ditemukannya vaksin, lanjut Adib, maka Indonesia akan berhadapan dengan kasus-kasus Covid-19 sampai satu tahun kedepan.
“WHO telah menyampaikan, di mana yang pertama adalah bagaimana negara harus bisa meyakinkan pengendalian virus sudah bisa dilakukan. Kedua, bagaimana negara juga harus memastikan fasilitas kesehatan. Kemudian kemampuan untuk treatment, identifikasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM),” paparnya.
“Ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuat maping,” lanjutnya.
Pihaknya menekankan agar masyarakat juga turut serta dalam penanganan pandemi Covid-19, terlebih pada fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Indonesian sudah memiliki kajian komperhensif dan parameter yang terukur secara objektif, komponen-komponen nantinyana akan berguna untuk kesiapan utama dalam memasuki fase new normal.
“Langkah-langkah yang dibuat harus lebih sistematis, terukur, dan roadmap juga harus disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi sekaligus sebagai acuan untuk melakukan himbauan pada masyarakat,” sebutnya.
Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan kajian secara komperhensif, Adib menilai hal tersebut akan menimbulkan resiko melonjaknya ekskalasi penularan SARS-CoV-2. Ia menerangkan, protokol kesehatan tidak hanya pada physical distancing saja, melainkan sebagai sebuah cara bagaimana mengatur masyarakat dalam menjalani kehidupan baru pada konteks new normal.
“Jika kita tidak memasuki kajian-kajian yang komperhensif, maka akan membawa sebuah resiko akan terjadi ekskalasi penularan virus yang mungkin lebih tinggi. Kita bicara tentang merubah sebuah perilaku masyarakat, beradaptasi dengan sebuah kebiasaan baru,” terangnya.
Mengenai kelengkapan dan persiapan fasilitas kesehatan, pihaknya memohon pada pemerintah agar bekerjasama dengan perhimpunan Rumah Sakit atau asosiasi fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membuat pemisahan secara tegas terhadap fasilitas kesehatan khusus Covid-19 dan non-Covid-19.
“Problematika di permasalahan kesehatan bukan hanya Covid-19 saja. Sehingga kami tidak ingin saat semua terkonsenterasi dengan Covid-19, pasien-pasien non-Covid-19 jadi kurang diperhatikan. Pembagian dan pengkhususan Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan akan secara efektif dapat melakukan perawatan pasien secara optimal,” ungkapnya.
Konsep Herd Immunity
Saat menjelang fase new normal, pemerintah pusat sempat mewacanakakan herd immunity, di mana populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut. Lebih tepatnya kekebalan terhadap sebuah penyakit terbentuk dari adanya antibody.
Pernyataan tersebut disangkal oleh Adib. Menurutnya, konsep tersebut bisa saja diterapkan jika vaksin SARS-Cov-2 sudah ditemukan. Ia mengatakan, beberapa refrensi dari luar negeri menjelaskan, antibody itu terbentuk kurang dari 10 persen.
“Artinya resiko terpapar itu ada dari 90 persen populasi dari sebuah wilayah atau negara. Jadi ini sebuah kondisi yang amat beresiko,” terangnya.
Inggris dan Swedia telah gagal menerapkan konsep herd immunity. Adib menyebut, kegagalan itu menyebabkan lonjakan pasien Covid-19 semakin banyak. Menurutnya, semua negara di dunia tidak berani merapkan konsep penanganan pandemi Covid-19 yang mengarah pada herd immunity.
“Semua negara tidak berani untuk melakukan upaya-upaya yang mengarah ke herd immunity,” pungkasnya. (Gilang/Red)
