SERANG, Updatenews.co.id — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Wahyu Furqon, mengatakan, Pemilu umum di tengah virus corona atau coronavirus disease 2019 (Covid-19) sangat berbeda, terlebih pada tahap sosialisasi dan yang lainnya. Sehingga akan berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2020.
“Pemilu ditengah covid-19 dengan kondisi saat ini tentu sosialisasi berbeda, mungkin sosialisasi pada serangan udara, Kekhawatiran pasti ada,” kata Wahyu saat dihubungi melalui telephon seluller, Rabu (10/6/2020).
Sementara, Ketua Divisi Sosialosasi KPU banten, Eka Satialaksamana mengaku, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan skema dan strategi yang berbeda agar masyarakat tidak was-was dan mau berpartisipasi. Bahkan, Ada juga sosialisasi menggunakan skema tatap muka
Namun, kata Eka, dengan keterbatasan anggota hanya 20 orang para penyelenggara akan berusaha semaksimal mungkin agar partisipasi politik masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.
“Pemasangan alat peraga sosialisasi dilakukan sampai ke area pemukiman, demikian penyebaran bahan sosialisasi hingga ke warung warung sekitar runah warga, optimalisasi media Massa, cetak, elektronik, lembaga penyiaran, Dan media luar ruang kerja sama dengan masing masing vendor, pesan-pesan sosialisasi pilkada diaesuaikan dengan situasi pandemi agar lebih dekat dengan pemilih pesannya Dan memberi manfaat tambahan untuk warga,” katanya.
Terkait target, Sambung Eka, bahwa secara Nasional target pemilih pada pemilu atau Pilkada Serentak Tahun 2020 sebanyak 79 persen, meski demikian, menurutnya, untuk targetan provinsi Banten hanya sekitar 75 persen.
“Angka itu dimungkinkan terkoreksi jika melihat kondisi saat ini,” jelasnya.
Terpisah, Pengamat politik Suwaib Amirudin menilai partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2020 akan mengalami penuruan, hal itu dikarenakan kegelisahan masyarakat takut terhadap penularan Virus Corona atau Covid-19.
“Karena sekarang ini kan (ada) pandemi, angka partisipasi (pemilih) bisa terjadi penurunan. Lalu sampai saat ini KPU di daerah ngga diberikan sosialisai (regulasi) terkait tata cara pelaksanaan, “ujar Suwaib.
Suwaib menuturkan, penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum) harus sesegera mungkin membuat regulasi sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilu, bahkan masyarakat harus diyakinkan agar mau berpartisipasi.
“Masyarakat apatis, mereka akan berfikir kalau ke TPS (tempat pemungutan suara) takut kena virus, makanya KPU wajib meyakinkan betul bahwa ada alat pelindung (APD),” tegasnya.
Akademisi Untirta sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) itu mendorong agar penyelenggara Pemilu melakukan penambahan jumlah TPS. Jika pengaturan kotak TPS tetap sama, maka ancaman terhada keselamatan rakyat dapat terganggu ditengah covid-19 belum mereda.
“kerumunan (masyarakat) ini kan sulit untuk dibatasi. Misalkan 300 orang per TPS pasti akan ada antrean. Saya sih saranin kalau bisa ditambah bahkan per RT satu TPS,” ungkapnya.
Suwaib pun menyarankan agar seluruh kandidat Bacalon kepala daerah dan partai politik untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan covid-19.
“Karena sekarang kan (kampanye) pasti agak sepi, harus dibatasi pertemuan-pertemuan. Bisa juga dipakai publikasi online, kampanye online. Ini juga untuk menghindari kerumunan supaya ngga menyalahi aturan serta menghindari stigma negatif dari si calon kepala daerah,” tutupnya. (Jen/red)
