SERANG, Updatenews.co.id ‐ Secara umum dan secara spesifik ribuan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terdampak akibat covid-19, untuk menyelesaikan persoalan ekonomi UMKM harus memperlukan penangnana dari pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan semua komponen masyarakat harus pro aktif terlibat.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Letnan Jendra TNI (purn) Nono Sampono saat mengunjungi pelaku UMKM di Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (11/6/2020).
“Kekuatan ekonomi ini harus kita bangun, nah sekarang ini yang terdampak UMKM boleh dibilang lumpuh,” ucapnya.
Kata Nono, ada 2 cara yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM di Banten, pertama, UMKM harus improvisasi dari ofline menjadi online, kedua, misalkan usaha makanan pindah ke take away atau memproduksi alat kesehatan.
“Inilah improvisasi yang harus dilakukan karena kebutuhan pasar, memang ada hal-hal yang terbaru, itu yang menjadi tantangan buat kita semua” terang Nono.
Nono menuturkan, UMKM adalah satu kekuatan ekonomi dalam rangka mempertahankan ekonomi kerakyatan.
Oleh karena itu, Nono berharap pemerintah daerah terlibat aktif untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap pelaku UMKM di Banten.
“Secara lembaga DPD memiliki tugas pengawasan, kita awasi kita lihat apakah regulasi UU yang memayungi kegiatan UMKM sudah berjalan,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Anggota DPD RI Tb Ali Ridho mengatakan, banyak pelaku makanan fan konveksi di Banten terdampak akibat covid-19. Maka dari itu, pihaknya mengajak kepada seluruh pihak untuk menjaga dan mendukung kelangsungan hidup UMKM.
“Sebelumnya sudah saya lakukan, dengan membeli produk UMKM sekalogus dibagikan kepada masyarakat, seperti makser, dan hand sanitizer,” kata Ali.
Selain itu, Ali menjelaskan, bahwa masih banyak pelaku UMKM di Banten yang belum terdata dan belum memiliki legalitas dari pemerintah sehingga banyak UMKM yang tidak mendapat bantuan.
“Inilah sala satu tantangan kita bahwa menuju era digitalisasi UMKM ini harus didaftarkan secara onlone,” jelasnya.
Kepala Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi Banten, Tabrani, mengaku secara keseluruhan pelaku UMKM yang sudah terdata di Banten sebanyak 2600 ribu, data itu, diakuinya, dari pelaku UMKM se-Banten.
“Pendataan UMKM ada 2600 ribu, kita ajukan ke dinas sosial untuk mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai),” ucap Tabrani.
Disinggung masih banyak UMKM yang belum terdaftar, Tabrani mengaku sampai saat ini pemerintah masih membuka ruang untuk UMKM yang mau mendaftarkan usahanya.
“Kami sedang merancang kalau memang waktunya masih keburu, rekaveri ekonomi sedang melakukan pendataan,” imbuhnya.
“Per pelaku UMKM (usaha mikro kecil menangah) di Banten dapat bantuan 600 ribu,” tandasnya (jen/red)