SERANG – Setelah sebelumnya aliansi dari Jaringan Kawal Anggaran (Jala) Corona melakukan aksi di Kejati Banten dan kejari Serang terkait permasalahan Jaring Pengaman Sosial (JPS), kali ini masyarakat juga turut serta menyuarakan aspirasi tentang permasalahan JPS ini.
Pantauan di lokasi, beberapa emak-emak mengikuti aksi di depan kantor Dinsos Kota Serang ketika mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Terdepan Mahasiswa Peduli (Pandemi) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinsos Kota Serang.
Salah satu warga setempat saat mengikuti unjuk rasa, yakni Susilawati warga Lingkungan Ciawi, RT 05 RW 13, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang ini mengaku kecewa karena keluarganya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota.
“Saya tidak dapet apa-apa, mau dari pak Jokowi atau dari provinsi, kota enggak,” katanya.
Menurutnya, padahal keluarganya itu sangat membutuhkan bantuan tersebut. Terlebih, suami yang menjadi tulang punggung keluarga hanya berprofesi sebagai sopir angkot, minim pendapatan di saat pandemi Covid-19 ini.
“Suami saya cuma sopir angkot. Keluarga saya sangat butuh itu, tapi malah tidak dapat,” akunya.
Masyarakat lainnya, , mengaku Dinsos tidak adil dalam membagikan JPS. Karena, di lingkungan tempatnya tinggal terdapat seorang nenek jompo sebatang kara namun tidak mendapatkan bantuan.
“Di lingkungan kami terdapat seorang jompo sebatang kara. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Gimana Dinsos bisa tidak adil seperti ini, kami kecewa,” ungkapnya.
Sementara itu, mahasiswa pun menyampaikan bahwa Dinsos pengecut lantaran tidak mau menemui mereka pada audiensi Kamis kemarin. Ditambah lagi, Dinsos diduga mengutus pria yang disebut berasal dari LSM untuk menghadapi mereka.
“Dinsos pengecut! Mereka tidak berani menemui kami untuk melakukan audiensi. Malahan mereka mengutus orang LSM untuk menemui kami dan melakujan audiensi,” ujar salah satu orator, Gilang.
Orator lainnya, Halabi, menegaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk meminta keterbukaan terkait dengan bantuan JPS Kota Serang yang anggarannya mencapai Rp30 miliar.
“Kami hanya minta transparansi dari Dinsos Kota Serang. Itukan hal yang mudah. Tapi karena ternyata Dinsos itu pengecut, mereka akhirnya tidak mau menemui kami,” tukasnya. (Nahrul/red)
