SERANG – Bredar video penolakan rapid test oleh sejumlah tokoh masyarakat dan oknum anggota DPRD Kota Serang ramai menimbulkan kritikan dari kalangan mahasiswa, selain dinilai membuat gaduh, juga dianggap tidak memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat.
Pasalnya, hingga saat ini sebagian masyarakat baik di Kota Serang umumnya Banten belum sepenuhnya sadar akan bahaya pandemi Covid-19.
“Kita menyayangkan adanya Oknum dewan yang terlibat dalam vidio penolakan Rapid Test di Kota Serang,” kata Mahmudi, mahasiswa UIN SMH Banten kepada awak media saat ditemui di Kampus UIN Banten, Kota Serang, Rabu (16/6/2020).
Menurut Mahmudi, dalam rangka pencegahan covid-19 pemerintah pusat telah mengambil alternatif tes masal (Rapid Test) berdasarkan standar kesehatan.
Maka dari itu, jika ada yang menolak tanpa dasar dan pertimbangan yang kuat dapat menghambat dan memutus penularan covid-19
“Semua masyarakat harusnya diberikan edukasi serta pemahaman terhadap sisi positif penggunaan rapid test, jangan sampai ada pembodohan dalam bentuk ajakan untuk melakukan penolakan rapid test, ini salah kaprah bisa membuat rakyat skeptis,” ungkapnya.
Selain itu, ujar Mahmudi, keterlibatan Oknum Dewan yang merupakan dari Partai PKS itu tidak wajar digaris terdepan dalam penolakan Rapid Test, karena dewan seharunya menjadi penyejuk dan pemberi ketenangan ditengah masyarakat melawan covid-19.
“Masa Oknum dewan secara terang-terangan melakukan pembiaran dan terlibat secara langsung, bisa saja ini akan menimbulkan asumsi liar publik, ini bahaya dan harus ada pertanggungjawaban,” tegas Mahmudi.
Oleh karena itu, Mahmudi meminta Oknum dewan yang sengaja terlibat dalam penolakan rapid test diusut secara tuntas, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama yang dapat menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat sedang melawan Covid-19.
“Kita minta secepatnya Oknum dewan diusut, dia (dewan,red) kalau bisa diberikan sanksi tegas karena melawan anjuran pemerintah pusat dan membuat gaduh,” tegasnya.
Mahmudi menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada yang menangani oknum dewan secara serius terbuka dan trasparan, maka, pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi sebagai simbol atas pembodohan secara masal.
“Kita akan lakukan aksi besar-besaran, karena kasus ini menyakut pembodohan masal oleh Oknum Dewan, bisa saja perbuatanya akan terulang jika tidak diberikan sanksi tegas,” tandasnya.
Setelah ditelusuri, Oknum Dewan tersebut merupakan anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi PKS dengan inisal ME dan JR.
Penulis : Jejen
Editor : Aldo Marantika
