SERANG, Updatenews.co.id – Pemprov Banten akan melakukan pergeseran atau recofusing anggaran tahap III sebesar Rp 2, 134 Triliun terkait penanganan virus corona (Covid-19)
Diketahui, Anggaran itu akan digunakan untuk menangani empat sektor yakni sektor Kesehatan Senilai Rp 266,9 Milyar, Sektor Ekonomi Rp 245, 5 Milyar, sedangkan Sektor Jaring Pengaman Sosial (JPS) Senilai Rp 1, 182 Triliun, dan untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Kbupaten/Kota senilai Rp 440 Milyar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banten Andra Soni mempertanyakan realisasi anggaran tahap I dari pemprov, karena, menurutnya, Nasib pelaksanaan tahap I sampai saat ini belum terelesaikan.
“Ini Sudah masuk Tahap III, tapi penyaluran tahap I belum terselesaikan, nanti masuk pembahasanya di perubahan kami masih menungu detail pembahasanya dari pemprov Banten,” ucapnya saat ditemui di DPRD Banten, Jumat (26/6/2020).
Selain itu, Ujar Andra, DPRD belum menerima laporan resmi terkait Recofusing Anggaran tahapa III dari pemprov Banten.
“Ya kami belum menerima laporan resmi atau laporan detail terkait dengan recofusing tersebut,” katanya.
Dalam memastikan realisasi dana covid-19, lanjut Andra, pihaknya akan melakukan rapat bersama badan anggaran untuk meminta laporan keuangan dari pemprov Banten. Lantaran, diakuinya, hingga saat ini masih banyak kendala atas penyaluran dana Bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS).
“Dalam waktu dekat kita akan merapatkanya, karena sebelum masuk ke APBD Perubahan tentu harus dibahas dulu salah satunya adalah serapannya,” tegasnya.
“Apa yang direncanakan terhadap dana covid-19 penyerapanya sejauh ini bagaimana, yang bisa kita lihat itu rencana membantu masyarakat terdampak JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebesar 600 ribu per KK (Kartu Keluarga) dari 400 ribu lebih sampai saat ini belum terealisasi penuh pada bulan pertama, kita masih menunggu detailnya,” ungkapnya.
Disinggung ketika sudah masuk ke tahap III apakah JPS tahap I dan II akan dicairkan, Andra kembali menegaskan sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan terkait anggaran tersebut.” itu yang akan kita tunggu penjelasanya dari pemprov,” imbuhnya.
Sejauh ini, ujar Andra, fungsi pengawasan sudah dilaksanakan oleh komisi V, sehingga secara detail hasil laporan recofusing tersebut ada di komisi V.
“Saat ini kebanykan recofusing anggaran itu kan pengelolanya mitra Komisi V, dari dinkes, dinsos dan lainnya,” tukasnya.
Untuk diketahui, Berdasarkan data Dinsos Provinsi Banten per tanggal 7 Juni 2020, tercatat realisasi penyaluran bansos program JPS sudah mencapai Rp47.798.400.000.
Di Kabupaten Tangerang sudah tersalurkan kepada 41.565 KK dengan nilai Rp24.939.800.000 dari total alokasi Rp268.439.400.000 untuk 149.133 KK. Untuk Kota Tangerang sudah tersalurkan kepada 8.958 KK dengan nilai Rp 5.374.800.000 dari total alokasi Rp156.209.400.000 untuk 86.783 KK.
Sedangkan, Kota Tangerang Selatan telah disalurkan kepada 5.243 KK dengan nilai Rp3.145.800.000 dari total alokasi Rp40.064.400.000 untuk 22.258 KK.
Selanjutnya, di Kabupaten Pandeglang telah disalurkan kepada 27.772 KK dengan nilai Rp13.886.000.000 dari total alokasi Rp67.009.500.000 untuk 44.673 KK.
Kemudian, di Kabupaten Lebak telah disalurkan kepada 438 KK dengan nilai Rp219.000.000 dari alokasi Rp17.482.500.000 untuk 11.655 KK.
Sementara, di Kabupaten Serang telah disalurkan kepada 466 KK dengan nilai Rp233.000.000 dari alokasi Rp84.150.000.000 untuk 56.100 KK.
Sedangkan, di Kota Serang saat ini sedang proses penyaluran kepada 22.108 KK dengan nilai Rp11.054.000.000. Selanjutnya akan disalurkan kepada 30.200 KK dengan nilai Rp45.300.000.000. (Jen/red).
