SERANG, Updatenews.co.id – Penomena penolakan Rapid Test di Ibu Kota Provinsi terus menguak, selain kalangan masyarakat pasalnya keterlibatan tokoh masyarakat serta anggota dewan menjadi catatan serius ditengah pemerintah Pusat sedang gencar melakukan Rapid Test.
Berdasarkan informasi yang dihimpun updatenews.co.id daerah yang menolak Rapid Test yakni warga Kelurahan Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, terus disusul warga Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, selanjutnya warga di Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) Banten, Rifqiyudin Anshari mengatakan penolakan Rapid Test lantaran minimnya edukasi perihal pentingnya rapid test apa dan bagaimana setelah dilakulan rapid dan lainnya.
Selain itu, kata dia, masyarakat enggan mengikuti rapid test karna takut, khawatir dan dianggap nantinya bisa menghambat aktivitas warga jika mereka dinyatakan reaktif.
“Pemkot Serang harus menggalakan edukasi kepada masyarakat apa dan bagaimana itu Rapid Tes, seberapa aman dan mekanismenya seperti apa, sehingga masyarakat tidak menilai Rapid Tes sebagai sesuatu yang menakutkan,” Ucapnya kepada Updatenews.co.id saat ditemui dikediamanya, Kota Sering, Senin (28/6/2020).
Menurut Rifki, perlu ada strategi lain dari Pemkot Serang agar masyarakat mau dilakukan rapid test, misalnya, kata dia, bagi masyarakat yang berani dilakukannya rapid test harus diberikan reward, dengan itu pihaknya meyakini masyarakat bakal berbondong – bondong ingin di rapid test.
“Selain menggalakan edukasi, saya kira Pemkot Serang juga perlu mengatur strategi lain, misalnya memberikan reward bagi masyarakat yang mau dirapid tes, atau minimal warga yang reaktif pasca Rapid harus diberi bantuan, karna mereka nantinya diharuskan mengisolasi diri. Selama Isolasi, tentu kebutuhan ekonominya harus tetap terpenuhi dong,” tuturnya.
Rifki menuturkan, bagi masyarakat yang saat ini sudah menolak dilakukan rapid test harus dilakukan edukasi ulang, pasalnya melihat Kota Serang kasus positif covid-19 terus mengalamai kenaikan, sehingga harus menjadi perharian serius.
“Bagi yang menolak, perlu juga Pemkot melakukan bergam pendekatan agar warga mau, ada banyak cara sebenernya kalo Pemkot mau Berpikir,” tegasnya.
Selanjutnya, ujar dia, dengan anggaran rapid test kurang lebih 5 miliar bisa di poskan selain untuk keperluan rapid test itu sendiri, harusnya untuk memberi sedikit reward bagi masyarakat yang berani di rapid test.
“Anggarannyakan 5 miliar, itu bisa dibagi untuk rapid test, bisa juga dong dianggarkan untuk ngasih hadiah kepada masyarakat yang berani melakukan rapid test, kalo selama ini rapid test berbayar, Kota Serang berani enggak bahwa yang ikut rapid test malah dibayar, silahkan diatur dan disesuaikan dengan aturan” tukasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, M. Ikbal mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sendiri menganggarkan kurang lebih Rp. 5 miliar untuk program rapid test dengan sasaran Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
“Seluruh tenaga medis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani pelayanan publik, seluruh kelurahan yang didalamnya ada pasien terkonfirmasi positif covid-19 dan Kelurahan zona merah dan ini tersebar di seluruh kelurahan di Kota Serang,” ungkapnya.
Menurutnya, dari total anggaran kurang lebih Rp. 5 milar itu target dari rapid test sendiri yaitu sebanyak kurang lebih 22 ribu yang disiapkan oleh Pemkot Serang baru 3 sampai 4 persen untuk jalani rapid test.
“Alat rapid test yang masih ada di kita 8.000 lebih yang masih jadi cadangan, karena di targetkan dari 22 ribu lebih itu sampai bulan Juli atau oktober,” ujarnya.
Dikatakan Ikbal, dari anggaran 5 miliar itu yang berhasil diserap yaitu 38, 4 persen, karena masih banyak yang belum digunakan seperti untuk rumah singgah.
“Ini harus dilakukan agar tidak terjadi penularan dari keluarga,” tandasnya. (Jen/red).