JAKARTA – Pandemi COVID-19 berdampak luas di berbagai sektor. Tantangan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan rumah bersama, khsususnya mengakomodasi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat efisiensi di sektor bisnis atau ekonomi.
Kondisi ini mendapat perhatian Gugus Tugas Nasional di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kepala Gugus Tugas Nasional Doni Monardo bertemu dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) H. Maming Mardani untuk mendiskusikan topik dampak pandemi tersebut di Graha BNPB, Jakarta, Senin (29/6).
Doni berharap HIPMI dapat menjadi inisiator dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi COVID-19.
“Diharapkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat Covid, salah satunya pekerja migran Indonesia,” ujar Doni.
Doni menambahkan, pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air mempunyai kemampuan bahasa asing yang dapat digunakan untuk menjadi pemandu wisatawan asing.
“Ada potensi mereka yang pulang dari luar, rata-rata mempunyai kemampuan bahasa asing yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemandu wisata bagi wisatawan asing,” ucap doni.
Selain itu, Doni yang juga Kepala BNPB mengharapkan HIPMI untuk menggandeng perangkat desa, lembaga dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dan alam.
“Dengan menggandeng semua elemen masyarakat dapat membangun desa wisata berbasis komunitas, misalnya membuat home stay, memberikan pelatihan, transportasi menggunakan sepeda untuk keliling menikmati keindahan alam Indonesia,” kata Doni.
Doni mencontohkan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membuka kembali pariwisata yang aman COVID-19. Pemerintah setempat serius dalam menggerakan ekonomi lokal, khususnya di sektor pariwisata, dengan mengeluarkan sertifikasi protokol kesehatan. Ini menjadi bukti jaminan keamanan dan kesehatan bagi para pengunjung yang datang di kawasan wisata Banyuwangi.
Sementara itu, HIPMI mengungkapkan jenis usaha yang masih dapat dikembangkan masyarakat, seperti makanan dan minuman khas setempat. Ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah seperti pemberian sertifikasi kepada produk lokal. (Jar/red)
