SERANG, Updatenews.co.id – Ketua Komisi II DPRD Banten Muhsinin mengungkapkan Recofusing anggaran Rp 2 Triliun untuk penanganan covid-19 dari Pemprov banten baru terealisasi 26 persen. Hal itu diketahui usai menggelar rapat kordinasi terkait anggaran APBD 2020.
Ia mengungkapkan, Jika diakumulasikan sisa anggaran covid-19 masih berkisar Rp 1,9 Triliun, akan tetapi saat dimintai penegasan soal rasionalisasi anggaran kelima OPD yang dipanggil tidak bisa menjawab. Namun pihaknya tidak merinci nama-nama OPD tersebut.
“Dari anggaran 2 triliun ini hanya baru direalisasikan 26 persen, sisanya 1 triliun sekian kondisinya kurang jelas pas waktu ditanyakan uangnya masih ada tidak leh TAPD. Eksekutif tidak bisa jawab,” ucap Muhsinin kepada wartawan saat ditemui di ruang kerja komisi II DPRD Banten, Curug, KP3B, Kota Serang, Rabu (8/7/2020) kemarin.
Muhsini menyebut Penyaluran dana Bansos bagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak covid-19 di Banten masih terkendala mulai dari realisasi dana, data penerima, hingga sistem penyaluran.
“Saya belum mendapat datanya, jangan sampai data yang disortir (Dinsos) dari koprasi itu berbeda dengan implementasi dilapangan,” kayanya.
Menurut Muhsinin, Dinsos harus secepatnya melakukan ferivikasi serta validasi data secara faktual sesuai dengan kondisi ril keadaan UMKM di Banten.
“Harusnya yang benar-benar murni anggota UMKM mereka mendapat bantuan, jangan sampai mentang-mentang keluarga dari pejabat seenaknya dimasukan, Pokoknya ngga boleh sistem kerok ini diterapkan,” tegasnya.
Selain itu, ujar dia, realokasi anggaran untuk penanganan Bansos sangat besar akan tetapi bentuk implementasi dilapangan masih terkesan simpang siur.
“Jelas anggaran itu gelontongan, tapi implementasi penggunaan uang ngga jelas,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap Dinsos untuk meminta transpransi data serta realisasi anggaran lantaran menuai polemik dilapangan.
“Jangan sampai terjadi tumpang tindih data-data yang dikelola Dinsos, apalagi ada titipan-titipan (penyelundupan) data, karena selama ini ada indikasi kesitu,” ujarnya.
Agar penyaluran UMKM tepat sasaran, Muhsini juga meminta eksekutif untuk menempatkan Dinas Koprasi sebagi leading sektor penyalur bantuan terhadap UMKM Se-Banten. Alasanya, kata dia, jika di kelola Dinsos dipastikan tidak efektif lantaran Dinsos banyak yang harus di kelola seperi bencana dan sejenisnya.
“Yang menyalurkan menurut saya harus dinas koprasi kan untuk pembinaan UMKM yang terdampak covid-19, Koprasi sudah tau secara resmi data-datanya karena mereka yang membina dan berhadapan langsung dengan pelaku-pelaku UMKM,” ungkapnya.
Muhsinin pun berharap Pemprov Banten segera menyalurkan dana bantuan sosial tunai (BST) secara merata bagi warga terdampak covid-19. Mengingat, kondisi perekonomian warga terdampak dan tak kunjung pulih.
“Saya prihatin dengan kondisi covid-19, semoga aja secepatnya penyaluran BST dapat dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat saat ini sedang membutuhkan bantuan,” tandasnya, (Jen/red).
