SERANG – Pemerintah Provinsi Banten berencana akan menyiapkan sejumlah langkah sebagai upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi. Namun, skema pemulihan ini terkendala lantaran penyaluran Bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 421. 177 Kepala Keluarga (KK) Terdampak Covid-19 tidak kunjung selesai.
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, pihaknya akan merampungkan proses pendatan diseluruh Kabupaten atau Kota untuk mempercepat menyalurkan JPS Kepada 421. 177 KK yang ada diluar data DTKS melalui APBD Provinsi Banten.
“Saya pengen secepatnya data dari daerah beres, setelah itu baru kita validasi kita siapkan anggaranya dengan kondisi yang ada baru kita distribusikan,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Kamis (16/7/2020).
Dikatakan Andika, saat ini Pemprov Banten tengah menggalang koordinasi dengan pemerintah pusat agar daerah memberikan kontribusi secara maksimal terhadap penguatan ekonomi bagi seluruh masyarakat terdampak Covid-19.
“Makanya kita sedang memaksimalkan kekuatan ekonomi agar terdorong di masing-masing daerah,” katanya.
Selain JPS dari Provinsi, kata Andika, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Kementerian Sosial dipastikan diperpanjang hingga Desember 2020 mendatang. Dengan begitu kondisi ekonomi masyarakat akan terbantu.
“Sekarang kebijakan pusat untuk penyaluran Bansos diperpanjang sampai Desember,” terang Andika.
Disinggung terkait kondisi keuangan daerah yang anjlok, Pria yang akrba disapa Aa itu mengakui kondisi keuangan saat ini sedang menurun drastis. Akan tetapi, menurutnya pemerintah sedang berupaya memaksimalkan potensi-potensi pendapatan di sektor lain untuk mendongkrak PAD Banten.
“Covid-19 ini berdampak luas daya beli masyarakat turun, berimbas kepada
pendapatan daerah disektor PKB (pajak kendaraan bermotor -red) turun,” tandasnya.
Penulis : Jejen
Editor : Aldo Marantika
