SERANG – Dampak pandemi corona Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal terjadi dihampir seluruh daerah termasuk Banten, hingga kini korban PHK di banten berdasarkan data dari Disnakertrans Banten sudah mencapai 18 pekerja, sekitar 29 ribu buruh lainya dirumahkan, sedangkan 69 perusahaan mengalami penutupan.
Terkait hal itu, Ketua Steering Commitee (SC) Rakorwil PAN Banten Syamsudin Idri mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan persoalan ketenagakerjaan atau buruh dalam pembahasan utama pada Muswil PAN Banten tanggal 25 Juli 2020 mendatang.
Alasanya, kata Idris, Ditahun 2020 terjadi gelombang tsunami PHK Masal sehingga akan berdampak pada berbagai persoalan sosial termasuk kesejangan masyarakat ditengah krisis ekonomi.
“PT Nikomas bulan ini sekitar 15 ribu buruh bakal di PHK, jadi PHK ini imbasnya kenamana-mana, maka kita fokus ke persoalan PHK ini supaya paling tidak mereka (buruh) punya kesiapan mental untuk mempersiapkan PHK ini,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui di kantor DPW PAN Banten, Sabtu (17/7/2020) kemarin.
Menurut Idris, usai terjadi PHK masal kondisi pengangguran di Banten sangat memprihatinkan bahkan menyentuh angka 8 persen sehingga pemerintah akan kesulitan dalam menekan pengangguran ditengah pandemi corona.
“Kita berusaha untuk membanti kebijakan pemerintah yang selama ini mungkin menjadi masalah, soalnya banten ini tingkat pengangguran hampir 8 persen, dari jumlah penduduk 11 juta itu kira-kira 900 ribu pengangguran, sangat luar biasa,” katanya.
Kedepanya, Dikatan Idris, seluruh kader PAN yang berada di tataran Legislatif akan melakukan komunikasi politik dengan pemda guna mencarikan solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi buruh.
“Kita akan bantu sekmaksimal mungkin dari dewan-dewan (PAN), dalam waktu dekat kita juga berencana akan melakukan pertemuan dengan serikat buruh yang tersebar di banten,” jelasnya.
Disinggung soal PHK sepihak perusahaan terhada buruh, mantan aktivis buruh kimia ini menegaskan perusahaan harusnya taat pada pertauran perundang-undangan. “Ada aturanya tapi lagi-lagi Undang-undang sering diabaikan dengan melihat banyak faktor, di Indonesia semua bisa dimainkan apa yang ngga bisa dimainkan.” Tambahnya.
Saat ini, sambung dia, kondisi serikat pekerja (buruh) dibanyang-banyangi kelemahan akibat organisasi tersebut berhasil dipecah-pecahkan.
“Kalau dulu tahun 70-an buruh itu kompak karena hanya ada satu serikat yaitu SPSI satu komando, nah sekarang kan sudah terpisah-pisahkan strategi pemerintah untuk memecahkan buruh berhasil, makanya perjuangan buruh terkesan lemah,” tegasnya.
Tak hanya itu, ujar dia, reklamasi Ancol-Jakarta sudah akan dilanjutkan, sehingga memerlukan banyak pasir, otomatis banten masuk dalam kategori daerah penyuplai pasir lantaran dibeberapa wilayah banten memiliki kandungan pasir yang bagus ditambah letak banten sangat strategis.
Dengan begitu, masih dia, potensi konflik kemungkinan besar terjadi antara masyarakat nelayan dengan perusahaan penambang pasir.
“Daerah pesisir di Kabupaten Serang mulai dari pulau ampel, terus sampai ke Tanara itu akan menjadi masalah terutama dengan kehidupan nelayan. Soalnya pasir sangat berpengaruh terhadap pendapatanya nelayan,” tandasnya. (Jen/red)
