SERANG – Menyikapi soal masih minimnya hak-hak untuk penyandang disabilitas, Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) secara tegas akan mengawal isu pemenuhan hak-hak disabilitas.
Sekretaris Jendral PB HMI MPO, Zunnur Roin mengatakan, pihaknya akan terus mengawal isu tersebut. Ia menilai bahwa saat ini penyandang disabilitas masih tersisihkan. Menurutnya, hal itu sudah termaktub dalam hasil Kongresnya, yang diusulkan oleh HMI MPO Cabang Serang.
“Salah satu rekomendasi kongres itu adalah PB HMI kedepan itu fokus pada isu isu disabilitas. Kami di pengurus besar HMI itu sudah menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan, karena memang rekomendasi itu disampaikan oleh temen -teman Cabang Serang, kami PB HMI akan bagaimana isu – isu disabilitas bisa dikawal bersama,” ujarnya usai menghadiri acara pelantikan pengurus HMI MPO Cabang Serang, Sabtu (25/07/2020).
Dirinya mencontohkan seperti penyeleksian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang seharusnya dua persen diisi oleh para penyandang disabilitas. Namun dalam faktanya, angka dua persen tersebut tidak dipenuhi oleh penyandang disabilitas.
“Kami belum mengetahui apakah para penyandang disabilitas ini tidak melakukan proses penyeleksian dalam CASN, atau hak afirmasi itu tidak dipenuhi. Jika temuannya hak afirmasi itu tidak dipenuhi maka kami secara tegas itu harus dipenuhi harus dari penyandang disabilitas,” ujarnya.
Secara garis besar pihaknya memandang bahwa seluruh Provinsi yang ada di Indonesia harus memperhatikan para penyandang disabilitas. Pihaknya pun menunjuk para pengurus HMI MPO Cabang Serang untuk menjadi leading sector dalam mengawal isu tersebut.
“Pandangan kami tentu PB HMI dalam hal ini jika memang perda belum teraktualisasi di masing-masing provinsi, dorongan yang akan kami tegaskan adalah itu. Kemudian konten-konten yang harus kami aktualisasikan seperti hak-hak disabilitas,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mengatakan bahwa dalam kepengurusannya saat ini, membawa tiga isu utama. Isu tersebut yakni ramah disabilitas, keterbukaan informasi dan kebudayaan.
“Untuk isu disabilitas dan keterbukaan informasi, memang telah menjadi isu besar kami selama periode sebelumnya. Tahun ini kami menambahkan kebudayaan sebagai isu utama,” ujarnya.
Dari tiga isu tersebut, saat ini pihaknya paling menyoroti mengenai penyandang disabilitas. Menurutnya, baik Kota maupun Kabupaten Serang masih belum benar-benar melakukan pembangunan dan pelayanan yang ramah terhadap disabilitas.
“Untuk Kota Serang, kami mengapresiasi Pemkot dan DPRD yang telah mengesahkan Perda Disabilitas. Namun sayangnya, Perda tersebut saat ini masih sebatas aturan semata. Hal ini karena belum adanya Perwal Disabilitas sebagai peraturan teknis,” terangnya.
Bahkan, ia menuturkan bahwa Kabupaten Serang sampai saat ini masih belum memiliki Perda Disabilitas. Menurutnya, hal ini yang akan terus pihaknya soroti dan dorong, agar Kota dan Kabupaten Serang benar-benar ramah disabilitas.
“Kami akan terus berupaya dan berkolaborasi bersama dengan berbagai elemen, agar wilayah Serang Raya ini dapat benar-benar ramah disabilitas. Semua dimulai dari aturan yang jelas dari dua daerag itu,” tandasnya. (Nm/red)
