SERANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Swasta Provinsi (Akamsi) Banten menggeruduk Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (12/8/2020).
Pasalnya, mahasiswa menilai pemrov Banten tidak memberikan keadilan terhadap keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di seluruh wilayah Banten, padahal, PTS ikut berkontruibusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami menuntut kebijakan pendidikan dimasa pandemi, sama-sama kita ketahui belum ada bantuan yang bijak untuk pendidikan,” ucap Reza Setiawan salah satu masa aksi kepada awak media.
Menurut Reza, Pemprov Banten sengaja tidak memperhatikan Kampus swasta melainkan sibuk melirik kampus Negeri sehingga terkesan swasta dianak tirikan, “Aneh Gubernur kan seorang Guru, tapi mengapa tidak memperhatikan kita?, Pemprov hari ini tidak mementingkan kita. Bagaimana dengan nasib guru honorer?, mau sampai kapan pendidikan kita terasingkan,” ungkapnya.
Reza mengungkapkan pembelajaran dimasa pandemi harusnya mendapat keadilan yang sama tak terkecuali di pelosok desa yang sulit mengakses internet karena terbentur dengan kondisi ekonomi, namun Gubernur hanya perduli kepada proses pembelajar di wilayah perkotaan.
“Ketika pemimpinnya zalim, maka sebuah negara akan hancur,” tegasnya.
Meski begitu, Reza mengakui bahwa Kebijakan PTS merupakan kewenangan pusat tapi daerah pun harus andil dalam menunjang kebutuhan-kebutuhan mahasiswa selama pembelajaran daring.
Kata Reza, dampak pandemi covid-19 telah menghancurkan perekonomian masyarakat tak heran jika sudah ada sekitar 20 sampai 30 persen mahasiswa PTS se-Banten mengambil jalan cuti dan tidak sedikit juga yang putus kuliah karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan.
“Kami minta ada Potongan SPP, termasuk tambahan gaji untuk guru. Mahasiswa harus dapat bantuan tambahan dana covid- 19, kalau di kalkulasi itu sekitar 20 sampai 30 persen mahasiswa cuti dan putus kuliah,”tutupnya. (Jen/red)