JAKARTA, – Badan Keamanan Laut (Bakamla) menditeksi peristiwa kapal Coast Guard China dengan nomor lambung 5204 di wilayah ZEEI Laut Natuna Utara. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah cepat Bakamla dalam menerjunkan KN Nipah 321 dalam menghalau kapal asing tersebut yang memasuki wilayah ZEEI tanpa izin. Seperti yang diberitakan, Kapal China tersebut besiku keras berada di wilayah ‘Nine Dash Line’ yang menjadi klaim China tapi secara hukum Internasional tidak diakui.
“Tidak ada itu istilah imaginer ‘Nine Dash Line’ dan klaim tersebut sudah di tolak Permenant Court of Arbitrattion (PCA) pada tahun 2016. Jadi dalam hukum UNCLOS 1982, tidak diakui secara internasional. Terlebih, Indonesia bukan merupakan para pihak yang bersengketa dalam hal ini” Ujar Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam.
Indonesia sudah berkali-kali menyatakan pendirianya terhadap posisi di isu sengketa Laut China Selatan dan berharap China dapat menghormati hal ini sesuai dengan norma-norma International. Berdasarkan Pasal 4 UU No 5 Tahun 1983, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di kawasan ZEE. Pelayaran dan penerbangan internasional bebas dilakukan asalkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Negara lain hanya diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ZEE, dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah RI.
“Kita sudah berkali-kali menegaskan posisi kita, Indonesia tidak memiliki wilayah perbatasan yang bersengketa. Hal ini clear and final. Sebagai negara sahabat, saya mengharapkan agar China bisa menghormati hal ini dengan baik. Hanya dengan saling menghormati sebuah hubungan antar negara bisa berkelanjutan dengan inklusif sesuai dengan semangat sentralitas ASEAN serta menciptkan rasa saling percaya” ujar Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin mengharapkan Bakamla terus sigap dalam menjaga wilayah NKRI dengan berkoordinasi dengan TNI dan lembaga-lembaga terkait.
“DPR-RI sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kedaultan dan kepentingan-kepentingan Indonesia. Saya berharap Menteri Luar Negri dan Mentei Pertahanan agar segera bertindak sesuai dengan mekanisme diplomatik serta TNI agar memperkuat keberadaanya di Natuna, dan juga wilayah-wilayah perbatasan lainnya.” tegas Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin menilai Bakamla sudah menjalankan SOP secara benar dalam menjaga wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya Politisi Golkar ini berharap Institusi-institusi pemerintah terkait dapat menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada, baik secara diplomatik maupun dengan langkah-langkah kemananan yang tegas.
“Sebagai negara yang menganut kebijakan politik luar negeri ‘bebas dan aktif’, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai inklusifitas serta mendorong negara-negara di kawasan untuk menjunjung tinggi mekanisme sentralitas ASEAN sehingga tercipta wilayah Indo-Pacific yang aman, damai dan sejahtera” tutup Azis Syamsuddin. (US/red)
