Peringati Hari Tani, GMKI Gelar Refleksi

SERANG, – Sejumlah Mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Untirta menggelar aksi refleksi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2020.

Sekjen GMKI Komisariat Untirta, Andre, mengatakan, sudah 60 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bergulir hakikatnya untuk melindungi masyarakat atas hak Sumber Daya Alam di Indonesia namun prinsip dasar UUPA melenceng dibawah kendali rezim sehingga terkesan hanya Ilusi belaka.

Kata dia, Rezim Jokowi-Ma’ruf selalu menggaungkan serta mengutungkan nasib pemilik modal dan para Investor-Inverstor Asing ketimbang rakyatnya sendiri.

“Para elit politik selalu mempraktekan perampasan lahan dan penggusuran ruang yang hingga kini tetap eksis diberlakukan dari ujung Barat sampai ujung Timur Indonesia,” ucap Andre kepada awak media, Sabtu (26/9/2020).

Andre menyebut, Praktik Kriminalisasi Adat hingga pembubaran aksi solidaritas rakyat kerap dilakukan dengan cara-cara orba mengedepankan tindakan Represif, Otoriter serta mencerminkan praktik militerisme kepada masyarakat sipil.

Selain itu, Kata Andre, Persoalan Regulasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hingga saat ini belum disahkan dan dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan rincian Pembahasan mengenai Hak Kemanusiaan Perempuan dalam melindungi dirinya dari Kekerasan Seksual.

“Hari ini Pemerintah melakukan hal yang bersifat Primer untuk kepentingan elit politik, kepentingan para investor asing dan para kaum kapitalis birokrat yang semakin hari semakin menghisap rakyat kecil ketimbang membahas hal yang urgensi untuk perlindungan dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat indonesia”, Tegasnya.

Senada, Ketua Ketua Komisariat GMKI Untirta, Kharis, menegaskan, GMKI akan terus mengawal persoalan Agraria baik skala nasiona maupun lokal serta akan mengkonsolidasikan ulang dengan berbagai lintas organisasi untuk memasifkan perjuangan-perjuangan di daerah.

Kata dia, Negara indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan Sumber Daya Alam Harus diberikan dan digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.

Untuk itu, pihaknya menuntut pertama Gagalkan Omnibus Law sekarang juga karna itu agenda titipan investor dan oligarki yang hidup, kedua, Lawan kriminalisasi masyarakat adat dan petani seluruhny, ketiga, Lawan militerisme yang dijadikan pemerintah dan investor sebagai preman mereka, keempat, Sahkan RUU PKS sekarang juga

“Hari ini kriminalisasi masyarakat secara militerisme, tindakan perampasan tanah, dan segala bentuk regulasi yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat harus dihapuskan, kami mengecam seluruh kebijakan pemerintah yang mengsengsarakan rakyat dan justru memfasilitasi Investor Asing untuk membangun usaha yang selalu menghisap rakyat kecil,” tutupnya. (Jen/red)