SERANG, – Kemiskinan dan pengangguran di Tanah Jawara menjadi salah satu persoalan besar yang terus disoroti berbagai kalangan, sebab, dinilai pemerintah Provinsi Banten belum mampu secara maksimal untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Diketahui, Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengangguran tertinggi se-Indonesia mencapai 8,1 Persen atau sebanyak 489.216 orang menganggur, sedangkan, angka kemiskinan 2020 naik dari 5,92 persen terjadi pengingkatan 0,9 poin dibanding tahun 2019 sebesar 4,49 persen.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengakui tingginya akan kemiskinan dipengaruhi bencana pandemi covid-19 yang menghantam berbagai sektor termasuk ekonomi.
Akibatnya, kata dia, perusahan-perusahan diseluruh Indonesia termasuk Banten banyak yang tutup sehingga berdampak pada PHK Massal.
“Kondisi pandemi covid-19 ini kan jelas berdampak terhadap seluruh sektor ekonomi, nah sektor yang terdampak banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja,red),” ujar Andika Hazrumy kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Minggu (4/10/2020) kemarin.
“Jadi otomatis PHK itu akan memunculkan kembali pengangguran otomatis akan meningkatkan angka kemiskinan di Banten,” katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan berbagai upaya termasuk memaksimalkan program-program akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kapasitas ini penguatan akselerasi program prioritas, makanya akan kita kejar dianggaran perubahan 2021 untuk menekan tingginya dampak covid-19 dibidang ekonomi termasuk di bidang yang berdampak pada penganggurna kemiskinan yang ada di Banten,” tutupnya, (jen/red)