SERANG – Meskipun ditolak oleh berbagai elemen masyarakat, UU Omnibus Law Cipta Kerja tetap dipaksa untuk dapat segera diimplementasikan. Meskipun ribuan masyarakat turun ke jalan untuk menolak, pemerintah seakan-akan menutup mata dan telinga.
Bahkan beberapa waktu yang lalu, beberapa ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah datang bertemu Presiden Joko Widodo, meminta agar UU sapu jagat tersebut dibatalkan.
Namun ternyata, Presiden Joko Widodo menolak pendapat dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut pun menimbulkan rasa sangsi dari berbagai elemen masyarakat, bahwa Joko Widodo akan menerima aspirasi dari masyarakat. Sebab, aspirasi dari ulama pun ditolak olehnya.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Banten, KH Enting Abdul Karim. Kepada wartawan, Enting mengaku sangsi apabila presiden akan menerima aspirasi dari masyarakat untuk membatalkan Omnibus Law.
“Pemerintah kan saat ini sudah tidak mau menerima pendapat para ulama yang tergabung dalam MUI. Ulama yang meminta agar Omnibus Law dibatalkan saja tidak didengar, apalagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (23/10/2020).
Menurutnya, ketika Presiden Joko Widodo tidak lagi mau mendengarkan saran para ulama, ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah tidak lagi sejalan dengan Pancasila. Karena, Pancasila merupakan buah pemikiran dari ulama.
“Kalau pendapat ulama saja tidak didengar, MUI saja tidak didengar, maka kiblat negara ini sudah bukan Pancasila lagi. Karena Pancasila itu lahir dari para ulama, sedangkan ulama saat ini diabaikan oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan dalil yang menegaskan bahwa terdapat empat pilar yang membangun dunia. Diantaranya yakni pemimpin yang adil dan ilmunya ulama. Sehingga, keduanya diperlukan untuk mempertahankan negara Indonesia.
“Dunia dibangun dengan empat perkara, yang pertama adalah dengan ilmunya ulama, yang kedua dengan adilnya penguasa, yang ketiga dengan kedermawanan orang-orang kaya dan keempat dengan doanya para fakir miskin,” tutupnya. (Nahrul/red)
