SERANG – Gerakan mahasiswa serang utara (Gamsut) menggelar dialog publik bertajuk ‘Pilkada kabupaten Serang Daerah Paling Rawan Sepulau Jawa’ bertempat di Saung Lesehan bibir pantai, Desa Lontar kecamatan tirtayasa, Kabupaten Serang
Dialog publik tersebut turut dihadiri Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang, Polres Kabupaten Serang serta Mahasiswa
Ketua pelaksana dialog publik, Harifan Azhari mengatakan, dialog ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar mahasiswa dalam rangka pengoptimalan peran dan fungsinya sebagai agent of social control serta penyeimbang iklim politik di Kabupaten Serang.
“Nah dialog Ini bisa ditanggapi secara serius baik oleh Bawaslu ataupun KPU sehingga kedepan kabupaten serang bisa terlepas dari money politik dan segala bentuk kerawanan politik dalam Pemilu” katanya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat sambungan seluller, pada Rabu (25/11/2020).
Hal serupa dikatakan, Ketua umum Gamaut, Irmon Nawawi, menurutnya
Pilkada kabupaten serang tahun ini berbeda dengan pilkada di tahun tahun sebelumnya, selain digelar di masa pandemi Pilkada pun tak menampakan pesta demokrasi yang bernuansa senang serta bahagia oleh masyarakat Kabupaten Serang.
“Pilkada kabupaten serang tahun ini serasa seperti pilkades, eufhorianya tak bisa di rasakan oleh seluruh kalangan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, Pilkada kabupaten serang sebagai pilkada paling rawan se pulau jawa dengan indikator dan segmen yang di ambil adalah tidak lain partisipasi masyarakat yang sangat rendah di pilkada sebelumnya, serta konflik horizontal yang diakibatkan dari indikator sosial dan ekonomi di tengah kondisi ekonomi yang terdampak akibat covid19.
“Kami hawatir konflik horizontal ini akan terjadi dan juga kehawatiran kami sangat besar dikarnakan besarnya potensi money politik yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, ujaran kebencian serta isu sara sering dilontarkan di media massa maupun di lapangan oleh para politisi-politisi di kabupaten serang,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak penyelenggara Pilkada harus terlibat aktif dalam menjaga stabilitas politik masyarakat agar terhindar dari nuansa yang bermuara pada Sara.
“Kami kritisi penyelenggara pilkada tahun ini hususnya di tataran pelaksana tehnis harus lebih mengoptimalkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat di pedesaan karena yang kami lihat sosialisasi yang dilakukan KPU ahir-ahir ini kurang maksimal dan terkesan konvensional,” pungkasnya.
Imron pun berharap melalui dialog publik dapat melahirkan catatan seriua untuk penyelenggara pemilu agar selalu menjalankan tugas dan fungsinya. (Jen/red)