Sebut Cilegon Dikepung Industri Kotor, Aktivis : Sudah Ribuan Warga Terjangkiti Ispa

SERANG – Kota Cilegon merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang memiliki pertumbuhan pabrik petrokimianya terbilang pesat, selain Petrokimia pun terdapat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya, tak heran jika Kota Cilegon menyandang gelar sebagai Kota Baja di Tanah Jawara.

Diketahui, baru-baru ini rencana pembangunan PLTU Suralaya 9-10 di Kota Baja itu mulai mendapat penolakan dari berbagai elmen aktivis lingkungan, lantaran dinilai industri yang menggunakan bahan bakar fosil tersebut akan berdampak buruk terhadap kualitas udara sehingga akan memperparah kondisi penderita Inpeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Cilegon.

Aktivis Lingkungan, Mad Haer, mengatakan, ancaman kualitas udara semakin nyata di wilayah banten terlebih pemberian izin PLTU Suralaya 9-10 di Cilegon akan memperparah kesehatan masyarakat sehingga industri kotor harus segera dihentikan.

“Nah Ispa hari ini berdasarkan data yang kami himpun itu kurang lebih ada sekitar 14 Ribu jiwa yang terjangkiti, itu hanya terjadi diwilayah cilegon loh,” kata Pria yang akrab disapa Aeng kepada awak media saat ditemui di Kota Serang, Jum’at (28/11/2020).

Koordinator Pena Masyarakat itu menegaskan, polusi atau pembuangan asap kotor ternyata bukan hanya berimbas di wilayah kota cilegon melainkan sudah menembus ke daerah Jakarta.

Apalagi, lanjut dia, cerobong asap terbaru dari PLTU 9-10 mencapai 2000 meter hingga melebihi tinggi bukit di Cilegon.

“Nah itu tingginya sudah hampir melampaui bukti yanga ada disana, ditambah cilegon banyaknya pengerukan batu pasir dan sebagainya,” ungkapnya

Oleh sebab itu, Aeng mengingatkan kepada seluruh masyarakat serta pemerintah daerah bahwa ancaman saat ini adalah ancaman Iklim yang ditimbulkan karena banyaknya industri-industri ekstraktif.

“Pemerintah harus membuat kebijakan untuk melindungi masyatakat jangan sampai dengan banyaknya investasi yang masuk khususnya di Wilayah Banten pemerintah baik Gubernur, Bupati atau Walikota, hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan mereka hanya mengikuti intruksi penguasa dan pengusaha,” pungkasnya, (jen/red)