SERANG – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penegakan demokrasi serta mewujudkan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2020 di Tanah Jawara alias Banten bermartabat.
Demikian dikatakan anggota DKPP RI Teguh Prasetyo saat menggelar dialog santai Ngetren Media bertajuk ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media disalah satu hotel di Kota Serang, Minggu (29/11/2020) malam.
Menurutnya, Pilkada bermartabat harus berpangkal pada filsafat pemilu dengan menjiwai nilai ketuhanan, demokrasi, persatuan.
“Pilkada tidak cukup hanya berintegritas tetapi perlu bermartabat, bermartabat itu memberikan nilai lebih bagi kejuruan, keadilan, demokrasi, kemanusiaaan. Itulah nilai-nilai yang harus diterapkan dalam negara demokrasi,” katanya.
Guru besar hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menegaskan, dalam negara besar seperti Indonesia yang melingkupi beragam agama, suku, adat istiadat sulit untuk mewujudkan demokrasi yang utuh berlandaskan nilai-nilai luhur pancasila.
Keadaan saat ini, ujar dia, nilai-nilai pancasila terkesan disingkirkan ketika rakyat menghadapi pesat demokrasi, tak heran, kata dia, jika penomena sentimen Ras dalam Pilkada selalu bermuara pada kekacauan rakyat yang berakhir dengan kekerasan serta pembantaian lawan politik.
“Jadi ada yang sengaja mengambil sentimen-sentimen tertentu untuk menimbulkan cheos yang lebih meluas itu bagian dari pancingan untuk memecah belah bangsa,” ungkapnya.
Dengan begitu, sambung dia, Filsafat pemilu harus ditegakkan dalam Pilkada untuk mewujudkan nilai luhur pancasila. Jika berpijak pada filsafat, kata dia, demokrasi akan berlangsung aman damai bermartabat.
“Jadi filsafat ini sebagai fondasi bernegara, diatas fondasi ini berdiri bangunan penyelenggara Pemilu, bediri naungan demokrasi maupun kepemiluan,” jelasnya.
Landasan ketuhanan, lanjut dia, menghendaki kontestasi dalam Pilkada dengan mendasarkan diri pada ajaran tuhan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
Kemudian, ujar dia, berkontestasi dalam Pilkada pun harus mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. “Jangan menghina antar manusia dengan hoks, ujaran kebencian, dan lain sebagainya,” ujarnya.
“Kita Boleh berkontestasi tapi tidak mencuri suara rakyat, kejujuran demokrasi tertuang dalam sila ke empat, kita boleh berdemokrasi tapi demokrasi yang jujur,” paparnya.
Bagi Teguh, Penyelenggara pemilu harus mengedepankan integriti, mandiri, jujur, dan adil. Tak cukup disitu, menurutnya penyelenggara harus meningkatkan nilai kemartabatan agar tidak terjebak pada persoalan teknis, seperti KPU hanya berkutat dalam persoalan mengurusi kotak suara
“Penyelenggara perlu meningkatkan nilai martabat sehingga bisa berintegritas dan martabat, Nah berintegritas itu untuk menuju pilkada yang berpijak pada pikiran Filsafat Pemilu,” pungkasnya, (jen/red)