SERANG – Ketika seluruh pedagang daging di Provinsi Banten melakukan aksi mogok dagang, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) regional Banten melakukan Operasi Pasar (OP) daging dengan menetapkan harga Rp80.000/Kg.
Tindakan tersebut menuai banyak kecaman, baik dari pimpinan dan anggota komisi II DPRD Provinsi Banten maupun dari kalangan Gabungan Pengusaha dan Pedagang Daging (Gapenda).
Ketua komisi II DPRD Banten Muhsinin misalnya yang menilai tindakan Bulog ini kurang tepat meskipun tujuannya bagus guna menstabilkan harga.
Muhsinin melihat OP ini dilakukan karena dampak dari kelangkaan daging di pasaran, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk menstabilkan harga.
“Tujuannya bagus untuk menstabilkan harga kelangkaan daging ini. Tapi disisi lain, berbahaya karena akan ada guncangan emosional dari para pedagang daging,” ujarnya seusai menerima audiensi Gabungan Pengusaha dan Pedagang Daging (Gapenda) Provinsi Banten, Rabu (27/1/2021) kemarin.
Saya sebagai wakil rakyat ia berharap, dalam kondisi Pandemi seperti ini, janganlah menaikkan harga terlebih dahulu, apalagi presiden terus berkata upaya pemulihan ekonomi.
“Kalau harga daging tetap tinggi, pemulihan ekonomi akan susah dilaksanakan,” ucapnya
Hal serupa juga dikatakan wakilnya di komisi II DPRD Banten Yoyon Sunjana. Politisi Demokrat Dapil Pandeglang ini melihat, sebetulnya semua tindakan yang dilakukan lembaga pemerintah itu tidak salah, hanya saja tidak tepat sasaran.
“Ketika para pedagang lagi protes dengan standar eceran daging, tiba-tiba mereka melakukan operasi daging, dan ini tidak tepat sasaran saja, karena posisinya kondisi daging banyak, hanya saja harganya yang terlalu tinggi,” jelasnya.
Oleh karena itu, harapnya, mudah-mudahan pihak-pihak terkait dapat bersinergi dengan mereka para pedagang daging agar permasalah ini bisa segera diselesaikan.
“Seharusnya harga yang ditetapkan Bulog di pasaran juga harga di bawah standar, bukan justru lebih mahal. Kalau misalnya harga daging beku itu Rp70.000/kg, Bulog bisa menjual di bawah itu, karena sudah disubsidi pemerintah, bukan harga pasar yang dipakai,” tegasnya.
Hal serupa juga dikatakan anggota komisi II DPRD Banten Oong. Politisi Gerindra ini mengaku kemarin sempat menanyakan ke Bulog ketika temen-temen mulai melakukan aksi mogok, ko tiba-tiba Bulog melakukan aksi Operasi Pasar (OP),
“Ini ko kesannya tidak menghargai para pedagang daging gitu. Niatnya mungkin memang baik, tapi permainannya kurang cantik, tidak saling menghargai,” katanya.
Oong berharap seharusnya hal ini ada saling kordinasi, perbaiki sistem koordinasinya. Bukan begitu caranya, tidak baik. “Tinggal komunikasi saja antar kedua belah pihak,” ucapnya.
Menanggapi hal itu perwakilan dari Perum Bulog, Muhammad Rizal, yang hadir pada saat audiensi mengatakan, pihaknya boleh saja kerjasama dengan pedagang sapi, karena pada intinya pihaknya terbuka.
Rizal juga mengaku tidak memainkan harga dipasaran, karena harga yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah.
“Kita kan instrumen pemerintah, harganya resmi dari pemerintah. Bahkan kita melakukan operasi pasar juga atas perintah Pemerintah,” tutupnya. (Jen)
