PANDEGLANG – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Kabupaten Pandeglang Hadi Setiawan menduga ada praktik mall administrasi dalam proses penetapan kebijakan anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2021.
Hal tersebut diungkapkan Hadi saat mengisi orasi dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Senin (08/03/2021).
“Penetapan kebijakan ini terkesan tidak transparan bahkan dalam perencanaan anggaran ABPD nya tidak melibatkan OKP. Kita patut menduga terjadi praktik mall administrasi dan korupsi dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan dinas di Pandeglang,”ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut Hadi meminta agar Pemkab Pandeglang segera merefocusing anggaran perjalanan dinas Pemkab Pandeglang tahun 2021 Itu, untuk digulirkan pada program pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.
“Melihat kondisi yang diperlihatkan fostur APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2021, dirasa sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan saja, hal itu terlihat dalam perjalanan dinas baik itu Legislatif dan Eksekutif yang mencapai angka Rp 88 Miliar yang dirasa tidak rasional,”kata Hadi.
“Untuk itu kami meminta agar pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 88 Miliar, yang kemudian dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang,”pungkasnya. (Aldo)
