SERANG – Ketahanan pangan menjadi salah sati program prioritas Peovinsi Banten di tahun 2021. Hal ini sejalan dengan prioritas pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 untuk penguatan sistem pangan dan pengamanan ketersediaan bahan pangan nasional
Sebagai bentuk pengawalan akuntabilitas dan keberlanjutan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengintruksikan pengawasan intern bersama Pemerintah Provinsi Banten dan APIP se-Banten.
Hal itu tertangkap saat peresmian dalam rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Provinsi Banten tahun 2021 di pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang, 7 April 2021
Hasil pengawasan BPKP tahun2020 menunjukkan masih terdapat inefisiensi pasa realsiasi pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah.
BPKP telah memetakan 15 agenda pengawasan prioritas (APP) 2021 dengan total 60 cluster objek pengawasan dan 67 isu Provinsi termasuk Banten.
Mewakili kepala BPKP, Sekertaris Utaka BPKP Ernadhi Sudarmanto mengungkapkan, tidak hanya produktifitas dan cadangan pangan, tapi keterjangkauan pangan distribusi, stabilisasi pasokan dan harga serta daya beli masyarakat, kemudian pemanfaatan perbaikan pola konsumsi, keamanan, dan mutu pangan menjadi pilar dalam program ketahanan pangan.
“BPKP dan APIP di Banten bersama-sama dan berkolaborasi merumuskan pengawasan program ketahanan pangan, mulai dari penentuan rencana umum pengawasan, desain dan metodologi pengawasan, desain dan metodologi pengawasan, mekanisme pelaporan, serta monitoring hasil pengawasan,” Ungkapnya.
Selanjutnya, jelas Ernadhi untui mitigasi risiko, pengawasan program ketahanan pangan di Banten harus mampu mrnghasilkan simpilan mengenai desain dan keselarasan kebijakan, serta akuntabilitas implementasinya.
Hal itu, kata dia, hasil pengawasan menjadi bahan pengambilan kebijakan strategis terkait perbaikan program oleh kepala daerah.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menambahkan dirinya komitmen terhadap pengawasan intern.
“Efektifitas dan efisiensi tidak mungkin terjadi tanpa diawali dengan pengawasan, kontrol menjadi hal yang penting dan strategis bagi pemerintah,” Terang pria yang akrab disapa WH.
Terakhir, Mantan Walikota Tanggerang itu meminta semangat yang sama agar pembangunan aparat pengawasan intern menjadi tugas bersama.
Rakorwasinkebang Banten ini turut dihadiri oleh Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota se-Banten, serta Deputi bidang koordinasi dan supervisi KPK RI, Inspektur IV Inspektorat Jendral Kementerian dalam nNegeri, Sekeratirs Daerah Provinsi Banten, Kepala Perwakilan BPKP Banten, dan Kepala OPD dilingkungan Banten. (Jen/red)
