SERANG – Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-5 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, dengan capaian WTP ini tentu pemerintah akan terus meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan WTP di masa yang akan datang.
“Kami ucapkan terimakasih khususnya BPK RI dan BPK perwakilan Provinsi Banten yang selama ini memberikan kepada kami untuk membenahi permasalahan yang ada terkait tata kelola keuangan,” ujar Andika kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di sekretariat DPRD Banten, Senin (24/5) kemarin.
Andika menyebut, capain WTP sendiri merupakan capaian yang di raih seluruh team work baik itu di pemprov Banten maupun DPRD Banten.
“Capaian ini menjadi salah satu yang harus kita pertahankan kedepan guna mempertahankan opini WTP yang diberikan BPK RI,” katanya.
Terkait temuan BPK, Andika mengklaim dirinya telah menyusun beberapa langkah rencana aksi dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK.
Andika mengakui pihaknya sudah memerintahkan Sekda Banten Al Muktabar untuk selalu meningkatkan pengendalian internal khusus atas catatan dan rekomendasi BPK dalam LPH.
“Catatan itu antara lain pengelolaan belanja tidak terduga, penatausahaan kas daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak (DBHP), dan administrasi pengelolaan barang milik daerah,” katanya.
“Kami siapkan dan kami akan langsung segera laksanakan, tidak menunda waktu yang ditetapkan BPK sesegera mungkin. Nanti pak sekda saya tugas untuk segera menyelesaikan rencana aksi atas rekomendasi BPK yang diberikan,” ungkapnya.
Sekali lagi, Andika menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran instansi pemerintah daerah terutama DPRD yang telah memberikan kontribusi atas pencapaian predikat WTP.
“Mudahan kebersamaan ini dapat kita pertahankan dan mewujudkan tadi keberlanjutan Banten kedepan yang lebih baik dan kita dapat memberikan kontribusi pelayanan secara luas kepada masyarakat khusunya masyarakat yang ada di provinsi Banten,” pungkasnya. (Jen/red)
