CILEGON — Ormas Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) menilai informasi publik terkait penanganan covid-19 pada masa PPKM Mikro di Kota Cilegon belum terintegrasi dengan baik. Pasalnya masih saja ada warga yang isoman lolos dari pantauan satgas ditingkat terbawah.
Sebagaimana disampaikan Ketua Badak Banten Kota Cilegon Marhani, informasi yang disampaikan oleh Pemerintah ihwal PPKM semestinya terintegrasi dan mudah di mengerti oleh masyarakat luas.
Bukan malah sebaliknya, banyak informasi yang tidak terpublis, dan menyebabkan masyarakat sulit memahami perencanaan pemerintah, baik dari sisi tindakan maupun sisi angaran, agar diketahui sejauh mana progres penanganan program PPKM berjalan.
“Pemerintah harus mampu mengelola informasi, dari mulai perencanaan, anggaran penanganan, tindakan satgas di tingkat terbawah, untuk bagaimana menekan laju penyebaran virus yang makin tinggi, sekaligus memperhatikan bantuan warga ismon. Jelaskan sumbernya dari mana, apakah dari APBD atau Bankeu Provinsi atau Pusat?” ujarnya, Selasa (13/7/2021).
Adanya informasi, warga isoman yang terkonfirmasi positif di lingkungan Tegal Tong, RT/RW 01/05, Kelurahan Kebonsari, hingga 20 hari belum terdeteksi oleh satgas di tingkat RW, bukti bahwa informasi tidak terintegrasi, bukan hanya untuk masyarakat melainkan untuk satgas covid-19 sendiri.
Karena itu, Pemerintah Daerah harus merubah pola komunikasi lebih baik lagi dan lebih terbuka menerima kritik.
“Pemerintah harus jelas dalam menyampaikan informasi, sekaligus memastikan program PPKM berjalan seirama sampai satgas tingkat bawah. Jangan sampai seperti warga Tegal Tong, masa sampai 20 hari tidak terdeteksi terus bagaimana PPKM bisa di bilang berjalan dengan baik.” terangnya.
Masih kata Marhani, Pemerintah melalui juru bicara covid-19 perlu menyampaikan hal-hal yang be kaitan dengan PPKM kepada masyarakat melalui awak media untuk kemudian disampaikan kembali kepada publik, berapa anggaran yang di gelontorkan, bagaimana progres penanganan PPKM, apakah ada penurunan angka kasus atau malah sebaliknya.
Meskipun begitu, Marhani menyadari, Pemerintah Kota Cilegon bersama Forkopimda telah bersusah payah menangani pandemi covid-19 di masa PPKM dan tentu ia mengapresiasinya. Namun kritik membangun dari masyarakat untuk mewujudkan Kota Cilegon modern dan bermartabat perlu dianggap sebagai vitamin untuk perbaikan ke depan. (Aghata)
