SERANG, – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Banten. Hal tersebut, tersebar pada program kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, sesuai dengan apa yang telah menjadi arahan dan kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Demikian diungkap oleh Al Muktabar dalam Pemeriksaan Tumbuh Kembang Baduta (Bayi Dua Tahun) Stunting dan Ibu Hamil Keluarga Berisiko Stunting di Balai Desa Banyumas Jl. Raya Saketi Malingping Km. 4, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (12/11/2022). Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Pandeglang dan diikuti sacara virtual oleh Kabupaten/Kota ini, merupakan kerjasama antara Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
“Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kita agar terus menangani stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim. Pemerintah hadir, untuk kita melakukan secara bersama menyelesaikannya,” ungkapnya.
“Pemerintah akan selalu hadir untuk menjalankan pembangunan di Provinsi Banten juga Indonesia,” tambah Al Muktabar.
Dikatakan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten terus bergandeng tangan dan kompak untuk tugas Pemerintah, melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin antara TP PKK Provinsi Banten dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
“Terimakasih kepada Dekan FK UI bersama 55 dokter yang tersebar di Kabupaten/Kota untuk Pemeriksaan Tumbuh Kembang Baduta (Bayi Dua Tahun) Stunting dan Ibu Hamil Keluarga Berisiko Stunting di Provinsi Banten,” ungkapnya.
“PKK merupakan satu institusi yang luar biasa. Secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa hingga keluarga. Terima kasih atas peran PKK. Dengan struktur itu, banyak yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini,” tambah Al Muktabar.
Dipaparkan, pihaknya bersama Bupati/Walikota secara konsisten dalam penyusunan komposisi anggaran belanja daerah terus fokus pada penanganan stunting. Bersama DPRD Provinsi Banten, pihaknya juga mengambil kebjikan penganggaran ke arah penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten di antara program kegiatannya diarahkan untuk penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim.
“Kabupaten/Kota juga dipandu arah anggarannya untuk ke arah sana (penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim, red). Sistem ini kita lakukan bersama untuk memastikan arah kebijakan pembangunan kita,” papar Al Muktabar.
“Kita pastikan, Pemerintah hadir terhadap problem yang kita hadapi,” tegasnya.
Sementara, Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar melaporkan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Baduta (Bayi Dua Tahun) Stunting dan Ibu Hamil Keluarga Berisiko Stunting di Provinsi Banten merupakan kolaborasi TP PKK Provinsi Banten dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
“Pelaksanaan hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional,” ungkapnya.
Dikatakan, sebanyak 55 dokter anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dapat diberikan bantuan untuk bayi stunting dan ibu hamil keluarga berisiko stunting berupa makanan sehat. Serta bantuan sosial untuk keluarga berisiko stunting.
“Semoga mampu memberikan percepatan penanganan stunting di Provinsi Banten,” ungkap Tine Al Muktabar. (Red)
