PANDEGLANG, – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, menyoroti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang tidak hadir dalam rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang paripurna DPRD Pandeglang, pada Kamis 8 Juni 2023 lalu.
Menanggapi hal itu, aktivis HMI menilai DPRD Pandeglang seperti menganggap remeh soal korupsi dan gratifikasi di Pandeglang.
“DPRD seperti menganggap korupsi dan gratifikasi hal yang biasa,” kata Agung Lodaya, Kabid Hukum dan HAM HMI Pandeglang kepada media Senin 12 Juni 2023.
Agung menyayangkan sikap anggota DPRD Pandeglang yang menyepelekan soal acara dengan KPK, Padahal kata dia, acara ini sangat jarang diadakan dengan KPK, seharusnya jangan sekedar jadi acara formalitas dan harus di maksimalkan guna menjawab pertanyaan dan pandangan publik soal harta kekayaan.
“Harusnya acara tersebut jadi moment DPRD untuk bersuara. Karena selama ini rakyatnya yg ribut tapi wakil rakyatnya diam,” jelasnya.
Dikatakan Agung, patut di curigai adanya dugaan korupsi yang akhir-akhir ini ramai di Pandeglang itu benar dan legislatif ikut menikmatinya.
“Kita harus curiga kalo dugaan korupsi di Pandeglang selama ini itu benar dan legislatif ikut menikmatinya,” tandasnya. (Red)
