UPDATENEWS.CO.ID, – PANDEGLANG – Himpunan Mahasiswa Pandeglang Selatan (HMPS) geruduk kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang yang diduga adanya potensi pencucian uang dana donasi bantuan untuk korban gempa bumi di wilayah Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022 lalu.
Ketua HMPS Agung Lodaya mengatakan, dalam seruan aksi ini pihaknya merespon dari temuan BPK RI yang diduga adanya korupsi dana bantuan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) senilai 245 juta yang masih mandek di Rekening BPBD-PK Pandeglang.
“Kami berterima kasih kepada BPK RI yg sudah menemukan Hak korban gempa di rekening BPBD yang diduga sengaja tidak menyalurkan dana donasi tersebut” Kata Agung lodaya selaku korlap 1, Selasa 24 Oktober 2023.
Selain itu, Agung juga sangat menyayangkan atas apa yg di lakukan oleh BPBD, karena dana tersebut harus sudah di salurkan kepada korban sejak awal tahun 2022.
“Korban gempa harusnya menerima haknya itu sejak tahun 2022 tapi sudah hampir dua tahun belum menerima juga, Maka BPBD Pandeglang harus di evaluasi,” tegasnya.
Sementara korlap 2 Yazid menyampaikan, bahwa Kepala dan sekertaris BPBD harus di copot dari jabatannya.
“Kepala dan sekretaris badan harus di copot, dan Aparat penegak hukum juga harus turun tangan memeriksa dan menindak lanjuti temuan BPK tersebu” Kata yazid singkat.
Dalam aksi tersebut HMPS berikan 5 tuntutan diantaranya:
1. Copot Kepala BPBD-PK Pandeglang yang gagal menjalankan amanah.
2. Evaluasi kinerja BPBD-PK Kabupaten Pandeglang.
3. Secepatnya salurkan dana bantuan bencana gempa tahun 2022 kepada korban yang membutuhkan.
4. Menuntut APH untuk Kepala dan Sekretaris BPBD-PK Kabupaten Pandeglang.
5. Menuntut Inspektorat untuk menindak lanjuti temuan BPK.
Diketahui bahwa pada tahun 2022 tahun lalu Kabupaten Pandeglang mendapat musibah gempa bumi yang berkekuatan 6,6 magnitude yang berpusat di Kecamatan Sumur Pandeglang.
Akibat dari dampak gempa bumi tersebut ribuan rumah dan bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah.
Per tanggal 19 Januari 2022, BNPB mencatat ada 3.078 rumah yang rusak, yang terdiri dari 395 rusak berat, 692 rusak ringan 1991 rusak sedang dan masih banyak lagi fasilitas umum yang mengalami kerusakan. (fdz/red)
