Percepat Perda Perumdam, Walikota dan Ketua DPRD Kota Serang Dorong PT SBS Teken MoU

SERANG, – Walikota Serang beserta DPRD Kota Serang melakukan kunjungan kerja ke PT Sauh Bahtera Sejahtera (SBS) di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu (21/10/2020).

Dalam kunjunganya, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, pertemuan tersebut membahasan beberapa persoalan termasuk penekanan perjanjian MoU (Memoar of Memorandum) dengan PT SBS sejalan dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kota Serang.

“MoU ini sudah beberapa tahun lalu oleh karena itu, kita punya keinginan dengan adanya Prumdam di kota serang ini agar dipisahkan MoU dengan Kabupaten Serang tersendiri dengan PT SBS, Kemudian MoU dengan pemerintah Kota Serang tersendiri dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah,red) Kota Serang,” katanya kepada awak media.

Dia menyebut, terkait CSR PT SBS sudah baik karena terdapat beberapa sektor yang memperoleh CSR yaitu Gizi Buruk, dan Infrstruktur.

Meski demikian, Syafrudin mengaku dalam proses pendistrubusi CSR PT SBS tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkot Serang.

“Hanya memang tidak terkoordinasi dengan Pemkot, jadi CSR ini diberikan langsung kepada masyarakat baik Air maupun juga fisik yang lainnya,” ungkapnya.

Adapun untuk pajak perusahaan, lanjut dia, PT SBS memiliki kepatuhan wajib pajak, sehingga pemkot serang selalu memperoleh dengan baik pajak dari perusahaan tersebut. “Pajak alhamduliah tiap bulan kami menerima Rp75 juta perbulan. Nampaknya tidak ada hambatan tiap bulan, tidak ada hutang sekalipun dalam covid-19,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan, sebelum diparipurnakan Perda Perumdam maka rangkaian MoU perusahaan harus segera dirampungkan.

“Saya tadi menekankan agar segera melakukan pemisahan MoU, karena kita akan mengesahkan Perumdam ini yang sudah intruksi daripad pusat,” tegasnya.

Jika sudah terpisah, Politisi Gerindra itu menegaskan Pemkot Serang akan memperoleh PAD yang cukup besar, sebab, kata dia, selama ini kendala PAD Kecil karena serapan dari PT SBS harus dibagi dua dengan Pemkab Serang.

“Kalau meski dibagi kan kita hasilnya cuman 40 persen sekitar 1 Miliar lebih, makanya kita pengen segera pisahkan,” pungkasnya. (Jen/red)