PANDEGLANG — Pemerintah Provinsi Banten resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat melalui peletakan batu pertama oleh Gubernur Banten Andra Soni di Jalan Ciomas, Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Senin (12/1/2026).
Program ini diklaim sebagai wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan dari desa.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Pandeglang menjadi salah satu dari dua unit tingkat SMA yang mulai dibangun di Banten, selain di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Namun, di tengah optimisme pemerintah, publik mulai menaruh perhatian pada aspek keberlanjutan, transparansi, serta jaminan mutu pendidikan yang akan dihadirkan.
Gubernur Andra Soni menyebutkan, secara keseluruhan Provinsi Banten mendapatkan alokasi empat Sekolah Rakyat, terdiri atas dua SMA dan dua sekolah terintegrasi. Program ini diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami meyakini niat Presiden adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk mengenyam pendidikan. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tempat yang aman dan layak bagi anak-anak membangun masa depan,” ujar Andra Soni.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari pembangunan fisik semata. Tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan tenaga pendidik, kurikulum yang relevan, serta mekanisme seleksi siswa agar program ini benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Andra Soni juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, Pemprov Banten berkomitmen mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu serta menyiapkan fasilitas pendukung. Komitmen tersebut kini diuji oleh rekam jejak proyek-proyek publik sebelumnya yang kerap terkendala keterlambatan dan kualitas.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Banten turut mengaitkan pembangunan Sekolah Rakyat dengan intervensi infrastruktur melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang saat ini berjalan di 61 titik jalan desa. Pemerintah mengklaim program ini akan memperkuat akses menuju fasilitas pendidikan dan meningkatkan mobilitas warga.
Di sisi lain, dalam agenda yang sama, Gubernur Andra Soni juga mendorong pelebaran Jalan Raya Serang–Pandeglang guna meningkatkan akses ke Banten International Stadium (BIS). Stadion berkapasitas sekitar 30 ribu penonton tersebut hingga kini belum dapat difungsikan optimal karena keterbatasan akses jalan.
“Stadion belum pernah diizinkan menampung lebih dari lima ribu penonton karena faktor akses. Ini menjadi pekerjaan rumah serius,” kata Andra.
Rencana menjadikan Banten sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pun kembali mengemuka. Namun, publik menilai pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur olahraga tidak kembali mengulang persoalan klasik: megah di atas kertas, minim pemanfaatan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Banten Kementerian PUPR, Astri Paramita, menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif.
“Kementerian PUPR menangani pembangunan empat Sekolah Rakyat di Banten sebagai bagian dari komitmen pemerataan pendidikan,” ujarnya.
Ke depan, masyarakat menunggu bukan hanya rampungnya bangunan Sekolah Rakyat, tetapi juga bukti nyata bahwa sekolah ini mampu menjadi solusi pendidikan berkeadilan, bukan sekadar proyek simbolik yang berhenti pada seremoni.
