CILEGON – Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan arah baru Program Saban Juare yang kini difokuskan secara ketat pada kebutuhan paling mendesak masyarakat. Jalan rusak, lampu penerangan yang minim, banjir, hingga rumah tidak layak huni menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Cilegon.
Robinsar menyampaikan, meski pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan program sebelumnya, Salira, Saban Juare dirancang lebih terarah agar pembangunan tidak lagi melenceng dari kebutuhan riil warga.
“Hasil turun langsung ke lapangan menunjukkan keluhan warga itu hampir sama, jalan rusak, PJU gelap, banjir, dan rumah tidak layak huni. Itu yang harus kita dahulukan,” tegas Robinsar.
Ia meminta seluruh elemen di tingkat bawah, mulai dari Pokmas, RT, RW, lurah hingga camat, agar benar-benar mengakomodasi usulan prioritas. Menurutnya, setiap wilayah memiliki persoalan berbeda sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan.
Robinsar juga mengakui masih ditemukannya pembangunan yang kurang tepat sasaran di masa lalu. Dalam beberapa kasus, kegiatan yang tidak terlalu penting justru dilaksanakan hanya karena kuota anggaran harus terserap.
“Ke depan pendataan akan dimaksimalkan dari kelurahan. Kalau satu lingkungan sudah terpenuhi, maka dialihkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Di tengah tantangan berkurangnya transfer dana ke daerah hingga sekitar Rp230 miliar, Robinsar memastikan komitmen Pemkot Cilegon tidak bergeser dari kebutuhan dasar masyarakat. Untuk sektor infrastruktur, perbaikan jalan lingkungan menjadi fokus utama, sementara jalan kota akan diarahkan ke betonisasi agar lebih tahan lama, khususnya di jalur padat aktivitas.
Tak hanya itu, Robinsar juga menyoroti serius dampak tambang ilegal terhadap lingkungan. Ia memastikan tambang tanpa izin akan ditutup, sembari menyiapkan langkah jangka panjang melalui program penanaman satu juta pohon sebagai bagian dari reboisasi dan upaya pengendalian banjir serta cuaca ekstrem.
“Tambang ilegal jelas merusak lingkungan dan tidak memberi manfaat bagi daerah,” tegasnya.
Dalam penanganan banjir, Pemkot Cilegon kini memprioritaskan mitigasi dan keselamatan warga. Shelter evakuasi telah disiapkan di wilayah rawan, lengkap dengan dukungan layanan kesehatan dari puskesmas. Biasanya warga hanya bertahan satu hingga dua hari sampai air surut.
Perbaikan infrastruktur pascabanjir juga dipercepat, termasuk Tembok Penahan Tanah (TPT) yang jebol. Sejumlah wilayah seperti Jombang dan Cibeber telah dilakukan perbaikan, disertai normalisasi sungai dan pembongkaran bangunan liar, termasuk di kawasan Ciwandan dan Jalur Lingkar Selatan (JLS).
“Kami tidak menunggu banjir datang. Normalisasi dan perawatan dilakukan rutin,” kata Robinsar.
Ia menambahkan, banjir di Cilegon disebabkan banyak faktor, mulai dari debit air tinggi dari wilayah hulu seperti Panggung, Kembalung, hingga Ciwandan, kondisi saluran yang tidak optimal, hingga sedimentasi.
Untuk itu, Pemkot Cilegon terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan pemerintah pusat, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) dan BPJN. Sejumlah program strategis, seperti pembenahan drainase di jalan nasional Ciwandan dan modifikasi saluran di wilayah Kadipaten, segera direalisasikan.
“Semua hasil koordinasi akan kami sampaikan secara terbuka. Harapannya, Cilegon semakin tangguh menghadapi banjir ke depan,” pungkas Robinsar.
